Jokowi: Sertifikasi Keahlian Dilakukan Besar-besaran pada 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika mambuka Muktamar ke XXI Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Presiden berpesan kepada peserta untuk menjaga karakter keindonesiaan dan karakter keislaman di tengah penggunaan internet atau media sosial secara bertanggung jawab. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika mambuka Muktamar ke XXI Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Presiden berpesan kepada peserta untuk menjaga karakter keindonesiaan dan karakter keislaman di tengah penggunaan internet atau media sosial secara bertanggung jawab. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi ingin meningkatkan keterampilan pencari kerja dan pekerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian secara besar-besaran pada 2019. "Saya minta ini tahun depan dilakukan besar-besaran," kata Presiden pada dalam pengantar rapat terbatas tentang Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelatihan vokasi dan menerbitkan sertifikat profesi bagi pekerja konstruksi. Namun Presiden menilai jumlahnya masih kurang.

    Baca:Baiq Nuril Ucapkan Terima Kasih ke Presiden ...

    Dalam program peningkatan keterampilan dan sertifikasi keahlian ini, Jokowi ingin melibatkan dunia usaha dan dunia pendidikan, termasuk pesantren-pesantren. "Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan agama tetapi juga bekal keterampilan."

    Langkah ini merupakan salah satu dari dua kunci membangun sumber daya manusia (SDM) untuk dijadikan sebagai kekuatan besar Indonesia menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengejar kesejahteraan. Kuncinya melalui perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja.

    Baca: Timses Jokowi Tak Akan Minta Dukungan Formal ...

    Kunci lainnya adalah memperbaiki sistem pendidikan dengan merevitalisasi pendidikan vokasi. "Yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," kata Jokowi.

    Jokowi mengklaim selama ini pemerintahannya telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi. Namun, kata dia, belum dilakukan secara besar-besaran. Ia ingin perbaikan sistem ini berlangsung secara masif.

    Simak: Kasus Baiq Nuril, Jokowi: Saya Tak Bisa ...

    Rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Selain itu tampak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, dan lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.