BIN: Penyebaran Radikalisme di Masjid Pemerintahan Menurun

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Radikalisme. REUTERS

    Ilustrasi Radikalisme. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Intelijen Negara atau BIN mencatat adanya penurunan tren penyebaran paham radikalisme di puluhan masjid yang berada di lingkungan kantor pemerintahan yang terpapar radikalisme.

    "Ya, trennya sudah mulai menurun," kata Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa, 20 November 2018.

    Baca: BIN Sebut Ada Puluhan Penceramah Diduga Berpaham Radikal

    Sejak adanya temuan 41 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN dari penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang terpapar radikalisme Juni lalu, menurut Wawan, BIN langsung memonitor masjid-masjid tersebut.

    Wawan mengatakan BIN sudah lakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada pengelola masjid dan puluhan penceramah. Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama lembaga dan organisasi terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama hingga Dewan Masjid Indonesia,

    Baca: Polri Awasi 41 Masjid Terpapar Radikalisme Temuan BIN

    Adapun pembinaan tersebut, kata Wawan, dilakukan dengan pendekatan hingga literasi agar ceramah yang disampaikan berisikan pesan yang menyejukan. Saat ini, kata dia, masih ada sejumlah penceramah yang masih dalam pengawasan BIN.

    Hingga saat ini, kata Wawan, BIN telah melakukan pemberdayaan kepada 50 orang lebih penceramah. "Kami lakukan secara intensif agar penyebaran paham radikalisme itu tidak berkembang luas," ujarnya.

    Wawan berpendapat keberadaan masjid di lingkungan kementerian dan BUMN perlu dijaga dari penyebaran paham radikalisme termasuk ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu.

    Baca: Cegah Radikalisme, DMI Minta Masjid Perbanyak Kegiatan Positif


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.