Soal Perda Syariah, PKB: Nilai Agama Tak Perlu Formalitas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjend PKB, Abdul Kadir Karding usai membuat laporan terhadap Yahya Waloni atas dugaan pencemaran nama baik calon wakil presiden Ma'aruf Amin, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Sekjend PKB, Abdul Kadir Karding usai membuat laporan terhadap Yahya Waloni atas dugaan pencemaran nama baik calon wakil presiden Ma'aruf Amin, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan tak ambil pusing soal polemik Peraturan Daerah atau Perda Syariah. Menurutnya semua peraturan atau kebijakan sah, selama tidak bertentangan dengan mekanisme yang ada.

    Baca juga:  Soal Perda Syariah, Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Polri

    "Soal Perda itu sudah ada mekanismenya menurut Undang-Undang, dia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah," ujar Karding pada Tempo 20 November 2018.

    Karding menyatakan hal yang paling penting dalam sebuah kebijakan adalah substansinya, yakni melindungi, melayani, dan mengayomi, serta memberdayakan. Selanjutnya, menurut Karding, kebijakan tidak boleh memuat aturan-aturan yang yang berimplikasi pada intoleransi dan diskriminasi.

    Ia mencontohkan sebuah kebijakan tidak boleh terkait dengan diskriminasi atau SARA, dan perlu dibangun atas dasar kesetaraan. Kebijakan pun, menurutnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

    "Sehingga yang dibutuhkan adalah, bagaimana melahirkan produk-produk yang menganut prinsip-prinsip itu. Nah di luar prinsip itu misalnya ada unsur radikalisme, tidak boleh," ujar dia.

    Dia menambahkan, soal peraturan itu mencantumkan embel-embel Syariah atau tidak, tak jadi soal. Prinsip dalam sebuah kebijakan menurutnya tetap paling penting. Indonesia, kata dia, memang dilahirkan dari berbagai macam agama, suku, ras, dan kelompok, tapi bukan berarti perlu ada formalitas yang mengakomodir kepentingan tiap-tiap kelompok itu. Terpenting, kata Karding, nilai-nilai yang dianut tetap dapat terimplikasi dalam kehidupan masyarakatnya.

    Baca juga: Pelaporan Grace Natalie dan Polemik Perda Syariah di Indonesia

    "Dari sisi agama yang dibutuhkan itu bukan formalitas, misalnya, harus negara Islam, atau Perda harus disebut Perda Syariah misalnya, tidak perlu," ucap dia.

    Berbagai Perda yang ada saat ini, ujar Karding, banyak yang sudah mengacu pada ajaran agama tertentu, seperti peraturan Perbankan Syariah, peraturan soal produk halal, atau Undang-Undang Perkawinan. Semua itu tak jadi soal selama mengacu pada prinsip, dan tidak bersinggungan dengan mekanisme yang ada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.