PAN Tak Menentang Perda Syariah sebagai Produk Hukum

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini meminta sejumlah pihak yang menentang peraturan daerah berbasis agama, melakukan kajian lebih dulu sebelum menyatakan pendapat. Musababnya, Perda Syariah merupakan produk politik yang telah digodok fungsi dan targetnya.

Baca: 2 Tokoh yang Pernah Menolak Perda Syariah

Pernyataan Faldo ini merujuk pada sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan ini menegaskan tak mendukung peraturan berbasis agama. Atas pernyataannya, PSI dilaporkan ke kepolisian oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). PPMI melaporkan Ketua Umum Grace Natalie melalui kuasa hukum mereka, Eggi Sudjana.

Bila mengacu sikap politik masing-masing partai, Faldo menegaskan PAN tak sepaham dengan PSI. PAN, kata Faldo, tidak menentang keberadaan perda itu sebagai produk hukum. "Kami di PAN tidak pernah menolak perda bernafaskan agama, ujar Faldo dalam pesan pendek kepada Tempo pada Senin, 19 November 2018.

Faldo menilai tak ada yang perlu dipersoalkan dari peraturan ini. Sebab, secara konsep, gagasan agama lebih tua dari negara. Maka, ia beranggapan, sah bila negara mengacu agama sebagai dasar pemikiran.

Baca: Mahfud MD Sebut Perda Syariah Berpotensi Diskriminasi

Ia lantas mencontohkan ada peraturan-peraturan lain yang sejenis dan selalu beririsan dengan Perda Syariah. Misalnya, kata dia, Undang-undang Perbankan Syariah yang dibuat lantaran ada lembaga yang membutuhkan regulasi.

"Jika kebijakan itu mau dieksekusi, butuh perda yang bernuansa syariah agar berjalan," ujarnya. Sama halnya dengan perda syariah. Sebuah daerah membentuk regulasi tersebut lantaran berangkat dari kebutuhan.

Jika Perda Syariah bertentangan dengan ideologi agama, ujar Faldo, Menteri Dalam Negeri akan bereaksi membatalkannya sejak dulu. "Kan enggak lucu kalau Mendagri harus diingatkan oleh PSI dulu biar kaji aturan-aturan itu," ucap Faldo, menambahkan.

Selama dapat mendorong kehidupan bernegara, Faldo berkukun PAN akan mendukung. Namun, ia memastikan perda itu tidak mendiskriminasi kelompok tertentu.






Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

2 hari lalu

Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten Bogor janji untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

3 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

4 hari lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

10 hari lalu

Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

Sekjen Nasdem Jhonnya G Plate menyatakan partainya tak mau buru-buru memutuskan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka.


DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

13 hari lalu

DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

Perda tentang penyakit menular diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

20 hari lalu

PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan partainya tetap berkomitmen di KIB meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan.


DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

22 hari lalu

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

DPRD DKI menyetujui pertanggungjawaban APBD DKI 2021 menjadi perda. Pemprov diminta menindaklanjuti rekomendasi dan catatan yang diberikan.


Pemberhentian Suharso Monoarfa PPP, PAN: Semoga Dinamikanya Cepat Selesai

24 hari lalu

Pemberhentian Suharso Monoarfa PPP, PAN: Semoga Dinamikanya Cepat Selesai

PAN berharap dinamika yang terjadi di tubuh PPP setelah Suharso Monoarfa diberhentikan bisa segera selesai dan tak berpengaruh ke KIB.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

26 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024