Polisi Beberkan Alasan Hentikan Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Minggu, 18 November 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Adrianto enggan berkomentar panjang soal perkara yang menjerat istri Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Made Titra Kusuma Dewi. Ia hanya mengatakan perkara perkara yang menyeret Made Titra sudah terjadi sejak 2014.

Baca:Polda Sumut Hentikan Penyidikan Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

"Coba silakan ditanya ke Humas atau ke Direktur Krimsus." kata Agus Adrianto kepada Tempo, Senin 19 November 2018.

Nama Made Titra menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu sebagai tersangka. KPK menduga Remigo menerima suap dari beberapa proyek yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.

Untuk sementara ini, KPK telah menyita uang Rp 550 juta dari kontraktor yang diduga akan diberikan kepada Remigo. KPK menduga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Remigo.

Remiggo diduga menginstruksikan kepada para Kepala Dinas untuk mengamankan semua pengadaan proyek. Remiggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang bertugas untuk mengumpulkan dana.

Tak hanya itu saja, KPK juga menduga dana suap ini digunakan Remigo untuk penanganan kasus istrinya Made Tirta Kusuma Dewi yang sedang berperkara hukum. "Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istri Bupati yang saat ini sedang ditangani penegak hukum di Medan," kata Ketua KPK Agus Raharjo di kantornya, 18 November 2018.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Tatan Dirsan Atmaja menuturkan penyelidikan kasus yang menjerat Made Tirta Kusuma Dewi telah dihentikan. "Sudah dari pekan lalu kasus tersebut dihentikan," ujar Tatan melalui pesan singkat, Senin, 19 November 2018. Kasus itu dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat setempat.

Tatan mengatakan polisi menghentikan perkara ini karena istri Bupati Pakpak Bharat, Made Tirta Kusuma, telah mengemablikan uang kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tahun 2014 yang diduga merugikan negara Rp 143 juta.

Baca: 5 Fakta Terkait Operasi Tangkap Tangan Bupati Pakpak Bharat

Tatan menuturkan dari hasil pemeriksaan polisi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tahun 2014 yang diduga merugikan negara sekitar Rp 143 juta, telah dikembalikan oleh Made Tirta. "Yang bersangkutan telah mengembalikan dugaan kerugian negara. Sesuai Standard Operasional Prosedur, kasus tersebut kami hentikan," kata Tatan.

Andita Rahmah

Simak perkembangan berita perkembangan kasus Bupati Pakpak Bharat di Tempo.co






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

7 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

9 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.