Demokrat Atasi Efek Elektoral Akibat Kasus Bupati Pakpak Bharat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dikawal petugas saat dibawa ke gedung Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), Jakarta, Ahad, 18 November 2018. Politikus Partai Demokrat itu dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Medan dan Jakarta pada hari ini. ANTARA/Aprillio Akbar

    Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dikawal petugas saat dibawa ke gedung Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), Jakarta, Ahad, 18 November 2018. Politikus Partai Demokrat itu dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Medan dan Jakarta pada hari ini. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya akan mengantisipasi dampak elektoral akibat perkara korupsi yang menjerat salah satu kadernya yaitu Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

    Baca: KPK Duga Duit Suap Bupati Pakpak Bharat untuk Amankan Kasus Istri

    "Dampak apa pun pasti kami atasi. (Antisipasi) dampak sudah dipersiapkan oleh Partai Demokrat, dan kami yakini bahwa itu tidak akan mengganggu elektoral kami," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 November 2018.

    Kader Partai Demokrat Remigo Yolando Berutu tertangkap KPK melalui operasi tangkap tangan di Medan pada Ahad dini hari, 18 November 2018. Setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Remigo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. KPK menduga Remigo terlibat dalam perkara suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

    Sebelum Remigo, sudah ada satu kader Partai Demokrat yang tertangkap KPK pada tahun ini. Dia adalah mantan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Amin Santono. Amin kini menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Amin didakwa terlibat dalam kasus suap usulan dana perimbangan kepala daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018. Dia diduga menerima total duit suap Rp 3,3 miliar untuk memuluskan usulan tambahan anggaran bagi daerah yang mau membayar jasanya.

    Agus mengatakan korupsi para kader itu tak ada sangkut pautnya dengan partai. Dia mengatakan persoalan serupa bisa menjerat kader dari partai apa saja. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan partai tentunya tak bisa mengawasi satu per satu kader yang jumlahnya amat banyak. Agus pun meminta partai tak dipojokkan atas perkara itu.

    "Namanya parpol itu kan kadernya jutaan, masa kami harus bisa awasi satu per satu, kan tentunya juga sesuatu hal yang tidak mungkin," ujarnya.

    Baca: 5 Fakta Terkait Operasi Tangkap Tangan Bupati Pakpak Bharat

    Agus mengimbuhkan, partai kini berkonsentrasi untuk Pemilihan Umum 2019. Dia menuturkan seperti halnya partai-partai lain, seluruh elemen Demokrat kini sudah bergerak untuk pemenangan Pemilu 2019. "Yang jelas semua partai sudah berkonsentrasi kepada elektoral di dalam pileg," kata Agus.

    Baca perkembangan lebih lanjut kasus suap Bupati Pakpak Bharat di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.