Soal Perda Syariah, Wiranto: Sudahlah, Cukup

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto enggan mengomentari persoalan peraturan daerah berbasis agama seperti Perda Syariah, yang belakangan marak dibincangkan. Wiranto menyebut pemerintah hanya berfokus pada masalah-masalah yang menyangkut kedamaian bernegara.

    Baca: 2 Tokoh yang Pernah Menolak Perda Syariah

    "Sudahlah ya, cukup, cukup," kata Wiranto kepada Tempo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Senin, 19 November 2018. Sembari melenggang masuk ke mobil dinasnya berpelat RI 16, Wiranto mengisyaratkan tak mau berkomentar lebih banyak soal Perda itu.

    Namun, sebelum benar-benar meninggalkan kantornya, Wiranto sempat melontarkan pernyataannya seputar perda khusus yang mulai dibahas kelompok-kelompok tertentu atau kelompok agama. Misalnya, Perda Syariah yang baru-baru ini ramai.

    Pagi tadi, Wiranto membenarkan sempat menerima tamu dari Dewan Pimpinan Pusat Jami'iyyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (JATMI). Kelompok yang pengurusnya berisi mayoritas tarekat Nahdlatul Ulama tersebut akan menggelar rapat kerja nasional di Semarang pada 23-25 November nanti.

    Baca: Daerah dengan Perda Syariah dan Injil dari Aceh hingga Papua

    Dalam agenda rakernas mereka, beberapa hal yang mungkin dibahas adalah sikap politik JATMI menghadapi pemilihan presiden 2019. Mereka juga memungkinkan membahas isu-isu terkini seputar bendera Tauhid dan Perda Syariah. Adapun Wiranto diundang dalam rakernas, meski ia belum mengkonfirmasi kedatangan.

    Atas latar pembahasan dalam kelompok agama itu, Wiranto mengaku pemerintah tak berkapasitas membahasnya lebih jauh. Sebab, ia beralasan, domain isu sentral yang menjadi perdebatan adalah agama. "Pemerintah enggak mengurus yang menyangkit aqidah," ucapnya.

    Adapun perihal-perihal keagamaan tersebut telah ada yang menaungi secara khusus. Misalnya, kata Wiranto, lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Wiranto menegaskan, langkah pemerintah saat ini ialah mengupayakan masyarakat rukun dan masing-masing agama dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

    Baca: Mahfud MD: Perda Syariah dan Perda Sejenisnya Hanya Sia-sia

    Perda Syariah kembali marak dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalia. Grace menyatakan partainya tak sepaham dengan Perda tersebut lantaran dapat mengerdilkan salah satu kelompok.

    Pandangan Grace yang menolak Perda Syariah ditangkap sebagai bentuk penistaan agama oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). PPMI melaporkan Grace melalui kuasa hukum mereka, Eggi Sudjana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.