Putusan MA soal Oso Dianggap Membahayakan Sistem Tata Negara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta memberi pengantar kepada ratusan kader karateka Kushin Ryu Karate Do Indonesia (KKI) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Trisila, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 28 Juli 2018.

    Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta memberi pengantar kepada ratusan kader karateka Kushin Ryu Karate Do Indonesia (KKI) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Trisila, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 28 Juli 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan putusan Mahkamah Agung terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa berbahaya bagi sistem tata negara.

    Baca: Belum Terima Putusan PTUN, KPU Belum Besikap soal Pencalonan Oso

    Bivitri menilai, MA keliru memaknai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. "Akan bahaya kalau Komisi Pemilihan Umum mengikuti keputusan yang sebenarnya keliru memaknai putusan MK. Kok putusan MA seakan-akan meniadakan putusan MK," kata Bivitri di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 18 November 2018.

    Bivitri mengatakan MA dan MK setara. Namun dari sisi kewenangan, MK bertugas menguji undang-undang, sementara MA hanya memutus perundang-undangan di bawah UU.

    Selain itu, Bivitri menilai putusan MA dibayangi ambisi pribadi Oso. Dia menyinggung Oso yang tak mau mematuhi putusan MK untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura sebelum mendaftar jadi calon anggota DPD.

    "Jangan sampai ambisi pribadi dari orang-orang itu merusak sistem ketatanegaraan kita, karena kenapa 200 orang (calon anggota DPD) lainnya bisa memenuhi aturan (mundur dari jabatan di partai), tapi satu orang tidak bisa," katanya.

    Baca: KPU Segera Sikapi Putusan MA dan PTUN Soal Oso

    Putusan MA terkait pencalonan Oso sebagai caleg DPD berawal dari gugatan terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Beleid itu melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Aturan KPU dibuat atas keputusan MK usai uji materi Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

    Gugatan Oso dimenangkan MA karena PKPU itu dianggap tidak berkekuatan hukum tetap. Meski dalam aturan, putusan MK bersifat mengikat sehingga PKPU yang dibuat seharusnya sah. Oso juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran namanya dicoret dari daftar calon anggota DPD. Dia mendesak namanya dimasukkan kembali.

    Dampaknya, KPU kini dihadapkan pilihan antara putusan MA dan MK yang saling bertentangan. Bivitri menyatakan KPU harus mengikuti MK untuk menjaga sistem tata negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.