Selasa, 11 Desember 2018

Soal Oesman Sapta, Pengamat Sarankan KPU Tak Ikuti Putusan MA

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta memberi pengantar kepada ratusan kader karateka Kushin Ryu Karate Do Indonesia (KKI) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Trisila, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 28 Juli 2018.

    Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta memberi pengantar kepada ratusan kader karateka Kushin Ryu Karate Do Indonesia (KKI) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Trisila, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 28 Juli 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengikuti putusan Mahkamah Agung terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai caleg DPD. Menurut dia, putusan itu tak tepat.

    Baca: MA Kabulkan Gugatan OSO, Yusril: Kalau KPU Ngeyel, Kami Lawan

    MA mengabulkan gugatan Oso atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam putusannya, MA menginterpretasikan PKPU berlaku surut.

    "Gagasan berlaku surut itu tidak tepat," kata Bivitri di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 18 November 2018.

    Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik pada Juli 2018. Keputusan itu berlaku setelah MK mengabulkan uji materi Pasal 182 huruf l UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

    Baca: Polemik OSO Dilarang Jadi Caleg, DPD Minta Jokowi Tinjau MK

    Bivitri mengatakan keputusan MK itu dibuat jauh sebelum penetapan daftar tetap calon anggota DPD. Saat itu KPU baru menetapkan daftar sementara.

    MK juga dengan jelas meminta KPU memberi waktu kepada bakal calon anggota DPD untuk mundur dari partai politik. Itu sebabnya, kata Bivitri, sekitar 200 bakal calon anggota DPD langsung mengikut perubahan aturan, kecuali Oso.

    Bivitri menyarankan KPU mengacu kepada keputusan MK. Saran ini didasarkan kepada wewenang kedua lembaga hukum tersebut.

    "MK memutus suatu undang-undang berdasarkan undang-undang, sehingga apa yang MK putuskan berlaku sebagai undang-undang," katanya. Sementara MA hanya memutus perundang-undangan di bawah UU yaitu PKPU.

    Baca: Oso Tak Bisa Nyaleg DPD, Yusril Ihza Sebut KPU Sewenang-wenang

    Jika KPU mengabaikan putusan MK, dia khawatir sistem ketatanegaraan Indonesia terancam rusak. "Jangan sampai ambisi pribadi dari orang-orang itu merusak sistem ketatanegaraan kita, karena kenapa 200 orang calon bisa memenuhi persyaratan tapi satu orang tidak," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.