Tokoh Muda NU: Menolak Perda Syariah Bukan Penistaan Agama

Reporter

Grace Natalie. Instagram.com/@gracenat

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh muda Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal menilai penolakan terhadap peraturan daerah (perda) berbasis agama tertentu bukan merupakan penistaan terhadap agama. "Menurut saya konyol atas anggapan bahwa menolak perda agama sebagai penistaan terhadap agama," kata Sahal di Jakarta, Ahad, 18 November 2018.

Sahal mengatakan perda berbasis agama, misalnya, perda syariah, atau perda injil, merupakan sebuah peraturan daerah yang disusun antara parlemen daerah dengan pemda, bukan hukum agama.

Baca: Mahfud MD: Perda Syariah dan Perda Sejenisnya Hanya Sia-sia

Pernyataan Sahal menanggapi pelaporan terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie ke Bareskrim Polri atas pernyataan menolak perda berbasis agama tertentu. Penolakan terhadap perda berbasis agama, ujar Sahal, tidak hanya dilakukan PSI, namun juga tokoh Islam terkemuka seperti KH Hasyim Muzadi kala menjabat Ketua PBNU, serta Buya Syafii Ma'arif.

"Cek saja berita tahun 2006 ketika Kiai Hasyim getol sekali menolak Perda Syariah.” Alasannya di antaranya karena menolak formalisasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif yang dinilai tidak cocok untuk Indonesia yang berbhinneka.

Baca: Pelaporan Grace Natalie dan Polemik Perda Syariah di Indonesia

Sahal bertanya apakah pelapor Grace Natalie juga ingin menuding Hasyim Muzadi dan Buya Syafii sebagai penista agama. Sahal memandang penolakan Grace Natalie atas perda syariah dan perda Injil adalah penolakan terhadap kandungan isi perda yang dinilai bersifat diskriminatif, bukan terhadap hukum agamanya.

Penolakan PSI, kata Sahal, tidak ada urusannya terhadap penistaan agama. "Itu dipelintir dan mengada-ada."






Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

3 hari lalu

Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten Bogor janji untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak.


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

6 hari lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

15 hari lalu

DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

Perda tentang penyakit menular diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

17 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

24 hari lalu

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

DPRD DKI menyetujui pertanggungjawaban APBD DKI 2021 menjadi perda. Pemprov diminta menindaklanjuti rekomendasi dan catatan yang diberikan.


Serikat Nelayan NU Bagi Ikan Gratis untuk Warga Menteng Dalam

27 hari lalu

Serikat Nelayan NU Bagi Ikan Gratis untuk Warga Menteng Dalam

Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama membagikan satu ton ikan gratis kepada masyarakat di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.


Kata Gibran Soal Perda Larangan Penjualan Daging Anjing di Solo

29 hari lalu

Kata Gibran Soal Perda Larangan Penjualan Daging Anjing di Solo

Gibran akan segera menerbitkan perda terkait larangan penjualan daging anjing di Surakarta, menyusul temuan limbah anjing di Sungai Bengawan Solo.


Kontroversi Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, Ini Penjelasan Pakar Bahasa

43 hari lalu

Kontroversi Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, Ini Penjelasan Pakar Bahasa

Pakar Bahasa dari UIN Syarif Hidayatullah sebut dari segi bahasa, lagu itu tidak memiliki unsur negatif, namun dari segi kepantasan tidak pas.


Tim Gagak Hitam Satpol PP Tangsel Tangkap Tangan 27 Perempuan dan 16 Pria

48 hari lalu

Tim Gagak Hitam Satpol PP Tangsel Tangkap Tangan 27 Perempuan dan 16 Pria

Tim Gagak Hitam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan pada Sabtu dini hari 13 Agustus 2022


Anies Baswedan Tetapkan Regulasi Tata Ruang, Anak Buah: Tak Ada Perda Baru

51 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Regulasi Tata Ruang, Anak Buah: Tak Ada Perda Baru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan regulasi baru soal tata ruang.