Mahfud MD Sebut Perda Syariah Berpotensi Diskriminasi

Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hukum syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi peraturan daerah atau perda syariah. Mahfud mengatakan upaya merancang perda syariah hanya akan sia-sia. "Bikin perda hukum perdata itu buang-buang waktu," kata Mahfud kepada Tempo pada Sabtu malam, 17 November 2018.

Simak: Mahfud MD: Perda Syariah dan Perda Sejenisnya Hanya Sia-sia

Pernyataan Mahfud ini menanggapi kabar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak perda Syariah. Buntut penolak ini, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana melaporan Ketua Umum PSI Grace Natile ke polisi.

PPMI melaporkan Grace Natalie atas dugaan penistaan agama. Ini berkaitan dengan pernyataannya yang menyebut bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti perda syariah dan perda injil.

Perda, kata Mahfud, memang tidak seharusnya memuat peraturan keagamaan yang sangat pribadi, misalnya beribadah. Sebab, di era yang sudah bebas beribadah seperti sekarang, orang tak perlu diatur dalam sembahyang. "Misalnya orang harus rajin salat, tidak usah diperdakan. Orang harus berpuasa, harus sopan, kan tidak usah diatur itu."

Baca: Soal Perda Syariah, Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mahfud menilai hal itu sama dengan hukum-hukum lain, seperti hukum adat atau agama yang berlaku di Bali. Menurut Mahfud, hukum agama yang diperdakan tak ada gunanya. Selain itu, berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun, Mahfud berseloroh, lain halnya bila perda syariah dibuat untuk kepentingan kampanye.






Kaesang Pangarep Siraman di Solo, Setidaknya Ada 7 Menteri Kabinet Indonesia Maju Terlihat Hadir

1 hari lalu

Kaesang Pangarep Siraman di Solo, Setidaknya Ada 7 Menteri Kabinet Indonesia Maju Terlihat Hadir

Mahfud MD dan Luhut Binsar Pandjaitan ikut dalam tradisi siraman Kaesang Pangarep di kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

3 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

4 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

4 hari lalu

Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

Pemerintah memberikan izin kompetisi BRI Liga 1 kembali bergulir, namun tak boleh ada penonton yang hadir di stadion.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

7 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

7 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

8 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

13 hari lalu

Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

Menkopolhukam Mahfud Md menyoroti keberadaan mafia hukum di negeri ini. Kemudian dia menyitir soal pesan Nabi tentang mengurus negara.


Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

14 hari lalu

Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

Mahfud MD bersama sejumlah ulama berpengaruh di Indonesia akan menghadiri konferensi mengenai kerukunan antaragama di India.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

15 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.