Iwa Minta BPS Jabar Lakukan Digitalisasi Data

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat menghadiri

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat menghadiri "Pameran Invesment, Tourism And Trade Expo 2018" di BTC Fashion Mall Pasteur Bandung, Sabtu, 17 November 2018.

    INFO JABAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Jawa Barat melakukan digitalissai data, sehingga mudah dikases oleh masyarakat dan calon investor.

    Permintaan itu disampaikan Iwa ketika menghadiri “Tourism And Trade Expo 2018” di BTC  Fashion Mall Pasteur Bandung, Sabtu, 17 November 2018.

    Dalam kesempatan itu, Iwa juga mengapresiasi BPS Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Jawa Barat yang menyajikan data secara akurat dan  akuntabel. "Sehingga data tersebut bisa digunakan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun seluruh masyarakat, khususnya pengusaha pariwisata dan perusahaan lain,” kata Iwa.

    Kepala BPS Dodi Herlando menuturkan, selain mengadakan pameran, BPS juga mensosialisasikan data pembangunan daerah dalam angka.

    “Daerah dalam angka ini sesuatu yang sudah lama berlangsung untuk memberikan informasi. Terutama bagi yang awam mengenai kewilayahan atau kondisi Indonesia, bahkan bagi calon investor,” katanya.

    Sementara saat membuka Pesta Wirausaha Jawa Barat 2018 yang digagas Komunitas Tangan Di Atas (TDA), bekerja sama dengan Pemda Kota Cimahi, di Cimahi, Iwa Karniwa mengatakan bahwa masa depan Jawa Barat adalah ekonomi digital.

    Maka, ia mengajak pengusaha mengubah paradigma konvensional menjadi digital pada sistem bisnisnya. “Ekonomi digital merupakan bagian dari Revolusi 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalani dan lakukan,” kata Iwa Karniwa. (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.