Pakar Usul Debat Kandidat Pilpres 2019 Dipercepat, Tujuannya..

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk

    Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk "Caleg Selebritas Vs Caleg Berkualitias" di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta (3/5). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar debat kandidat Pilpres 2019. Debat kandidat ini perlu disegerakan agar rivalitas para kandidat mengarah ke program, bukan sekadar jargon politik yang saling menyerang.

    Baca: Jokowi Dinilai Bakal Menang Telak di Pilpres 2019

    "KPU harus segera menginisiasi debat agar tidak begini-begini saja," kata Hamdi di Gedung Pakarti, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam, 16 November 2018.

    Hamdi menilai kampanye Pilpres 2019 kurang bergairah dan tak bermutu. Publik juga tak menangkap perbedaan visi misi para kandidat. Perdebatan seputar calon hanya bersifat sensasi yang minim substansi.

    Hamdi mengatakan kampanye yang hanya berbentuk jargon ini harus segera diakhiri. Lembaga yang paling berwenang untuk mengakhiri itu hanya KPU. "Harus dari aturannya. Instansi mana yang bisa memaksakan? Setahu saya di regulasi kita hanya KPU yang bisa," ujarnya.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menuding KPU paling banyak bersalah atas berkembangnya perdebatan kampanye yang tak substansial. Dia menilai KPU tak mengantisipasi masa kampanye yang mencapai delapan bulan. "Semua salah menurut saya, tapi KPU banyak salah. KPU tidak mengantisipasi pemilu ini akan panjang," kata Fahri, 15 November 2018.

    Menurut Fahri, agenda debat pemilihan presiden seharusnya bisa didesain lebih kreatif oleh KPU. Misalnya saja dengan menggelar debat awal untuk tim sukses kedua kubu, dilanjutkan untuk para cawapres, lantas debat pasangan calon.

    Penyelenggaraan debat pun, kata dia, bisa berlangsung di sejumlah universitas di pelbagai daerah di Indonesia. Fahri menyebut isu-isu lokal pun harus diangkat dalam setiap debat. "Misal di Papua, bagaimana soal integrasi Papua dan saham Freeport, di Sulawesi soal mengatasi bencana, di Aceh soal masa depan otonomi di Indonesia dan ideologi. Enak kita nonton, rakyat cerdas," ujar Fahri.

    Baca: 

    Pengamat: Lihat Pilkada, Jokowi di Atas Angin pada Pilpres 2019

    Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya menyatakan akan menggelar lima kali debat dalam Pilpres 2019.  Arief mengatakan kelima sesi itu akan berlangsung di tahun 2019. Arief beralasan, debat digelar mendekati hari-H pemilihan agar publik masih mengingat visi, misi, dan program yang ditawarkan para kandidat. "Karena jika dilakukan jauh-jauh hari kami khawatir masyarakat juga akan lupa," kata Arief, 25 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.