Selasa, 11 Desember 2018

Politikus Akui Efek Elektoral Jokowi untuk Golkar Kecil

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahmad Doli Kurnia. TEMPO/Imam Sukamto

    Ahmad Doli Kurnia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku sepakat dengan cuitan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan hanya partai yang memiliki capres atau cawapres yang kecipratan untung efek elektoral.

    Baca: Survei: Efek Bakpao Setya Novanto Rugikan Golkar di Pemilu 2019

    "Karena faktanya memang daya tarik Pilpres selalu lebih tinggi dibandingkan Pileg. Ketika Pileg disandingkan dengan Pilpres, maka fokus isu dan wacana yang berkembang lebih luas terkait capres-cawapres ketimbang isu caleg dan parpol," ujar Ahmad Doli lewat keterangannya pada Jumat, 16 November 2018.

    Meski dalam sistem pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, ujar Doli, faktanya, figur capres atau cawapres tetap tak bisa dilepaskan dari asal partai politiknya.

    Menurut Doli, Partai Golkar sejak jauh-jauh hari sadar betul akan hal itu. Sehingga partainya cukup serius mendorong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres dari calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, sebelum Ma'ruf Amin terpilih. "Namun, bagaimanapun saat ini keputusan politik sudah diambil. Tidak ada yang perlu disesali. Kami juga tak punya cukup waktu untuk mengeluh. The show must go on," ujar Doli.

    Baca: Kubu Jokowi Lebih Kuat Dibanding Prabowo, Golkar: Partai Solid

    Atas pilihan tersebut, ujar dia, semua komponen partai harus bertanggung jawab atas pilihan serta keputusan yang telah diambil. "Partai Golkar konsekuen dan tetap konsisten, sekalipun memang efek pencalonan Pak Jokowi kecil terhadap elektoral Partai Golkar, kami sudah punya strategi sendiri untuk mengantisipasi itu," ujar Doli.

    Doli mengatakan, sudah memiliki strategi sendiri memenangkan Jokowi-Ma'ruf di pilpres sekaligus memenangkan Golkar di pileg 2019. Namun ke depan, ujar dia, Golkar harus mengambil pelajaran berharga dari sistem Pemilu di 2019 ini dan evaluasi menghadapi Pemilu 2024. "Kami sudah bertekad bahwa Partai Golkar harus memiliki calon presiden sendiri, dan akan kami matangkan pada Munas yang akan datang," ujar Doli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.