Arsul Sani Tuding Mukernas PPP Humphrey Djemat Cari Perhatian

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kader PPP kubu Muktamar Jakarta usai menggelar musyawarah kerja nasional atau Mukernas III di Gedung Galery Jalan Talang Nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat pada 15-16 November 2018. Hasil Mukernas memutuskan mendukung pasangan Capres dan Wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. TEMPO/Dewi

    Kader PPP kubu Muktamar Jakarta usai menggelar musyawarah kerja nasional atau Mukernas III di Gedung Galery Jalan Talang Nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat pada 15-16 November 2018. Hasil Mukernas memutuskan mendukung pasangan Capres dan Wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. TEMPO/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pihaknya tak mengakui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III  yang diselenggarakan PPP Muktamar Jakarta pada 15-16 November 2018. Arsul menuding mukernas itu ilegal dan hanya mencari perhatian media

    "Apa yang dilakukan sekelompok orang PPP di bawahnya pimpinan Humphrey Djemat  tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media," ujar Arsul Sani lewat keterangannya, Jumat, 16 November 2018.

    Lihat: Pilpres 2019, PPP Kubu Muktamar Jakarta Dukung Prabowo - Sandiaga

    Arsul juga menuding PPP Muktamar Jakarta sedang mencari perhatian tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. "Jadi sama sekali tidak bisa disebut Mukernas, karena mereka tidak punya legal standing untuk membuat kegiatan yang mengatasnamakan DPP PPP," ujar Arsul.

    Arsul Sani berujar segera melaporkan pengurus PPP Muktamar Jakarta ke polisi atas dugaan melakukan kegiatan ilegal, memalsukan kop surat, alamat kantor, stempel partai, serta menipu polisi dan masyarakat dengan mengatasnamakan PPP. "Kami akan ambil tindakan hukum secara pidana," ujar Arsul.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta, Sudarto, mengatakan tak khawatir jika PPP kubu Romahurmuziy melapor ke polisi . "Kita sudah biasa menghadapi ancam-mengancam mereka 4 tahun dan kita tetap berjalan dan solid.
    Jadi, dipidanakan saja. kalau mau lapor, lapor saja," ujar Sudarto di sela-sela acara Mukernas di Jalan Talang Nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat, 15 November 2018.

    Baca: PPP Muktamar Jakarta Sebut Niat Islah dengan Kubu Rommy Pupus

    PPP mulai retak sejak empat tahun lalu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji. Pengurus Pusat yang diinisiasi Romahurmuziy memecat Suryadharma. Sebaliknya, Suryadharma juga memecat Rommy.

    Kubu Rommy menggelar muktamar di Surabaya dan memilih dia sebagai ketua umum. Adapun kubu Suryadharma menggelar muktamar di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Meski telah melalui berbagai jalur hukum, kedua kubu sampai saat ini masing-masing mengklaim diri sebagai pengurus yang sah.

    Sudarto berujar PPP Muktamar Jakarta bukanlah gerombolan, melainkan organisasi politik yang sah. "Kita punya kepengurusan sampai tingkat bawah. Jadi, dipidanakan saja. kalau mau lapor, lapor saja, wong sampai sekarang belum ada satupun keputusan pengadilan yang melarang kami menggunakan atribut atau mengatasnamakan PPP," ujar Sudarto.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.