TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Simak: KSAD Mulyono Wisuda Purnawira 136 Pati TNI AD
"Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang berpotensi mengisi jabatan tersebut, maka dari itu kami minta Komnas HAM berperan aktif," ujar Direktur Imparsial, Al Araf, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018.
Al Araf mengatakan Komnas HAM memiliki data dan sumber yang kuat untuk memantau rekam jejak calon Kasad. Sehingga, nama yang terpilih adalah orang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Karena kami menilai calon Kasd yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM," ucap Al Araf.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyambut baik permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Ia melihat, untuk menunjukan tradisi baru kepada penghormatan terhadap HAM, ada baiknya Presiden Jokowi memulai langkah baru.
"Yaitu Presiden Jokowi meminta catatan atau pandangan dari kami sehingga HAM sebagai amanat konstitusi bisa dijalankan dengan baik," kata Amiruddin.
Baca: KSAD: Purnawirawan Jangan Libatkan Prajurit TNI AD di Politik
Komnas HAM, kata Amiruddin, tak hanya akan melakukan profiling terhadap 10 calon nama yang diberikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan saja. Tetapi juga terhadap nama-nama lain yang turut memiliki potensi masuk dalam daftar calon KSAD. Saat ini jabatan KSAD diemban Jenderal TNI Mulyono yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019.
