Poin-poin Pimpinan KPK Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK di PTUN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menganulir keputusannya merotasi 14 pegawai. Penolakan itu tertuang dalam berkas jawaban atas gugatan Wadah Pegawai KPK yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

    Baca: 4 Poin Gugatan Wadah Pegawai terhadap Rotasi Pegawai KPK

    Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pimpinan Nomor 1426 tahun 2018 tentang rotasi pegawai. Keputusan itu melandasi dipindahkannya 14 pegawai KPK selevel eselon II dan III pada Agustus lalu. Berikut adalah sejumlah alasan yang disampaikan Tim Biro Hukum KPK mewakili pimpinan dalam sidang itu:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.