Poin-poin Pimpinan KPK Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK di PTUN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menganulir keputusannya merotasi 14 pegawai. Penolakan itu tertuang dalam berkas jawaban atas gugatan Wadah Pegawai KPK yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

    Baca: 4 Poin Gugatan Wadah Pegawai terhadap Rotasi Pegawai KPK

    Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pimpinan Nomor 1426 tahun 2018 tentang rotasi pegawai. Keputusan itu melandasi dipindahkannya 14 pegawai KPK selevel eselon II dan III pada Agustus lalu. Berikut adalah sejumlah alasan yang disampaikan Tim Biro Hukum KPK mewakili pimpinan dalam sidang itu:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?