Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Evaluasi dan Proyeksi Tahun 2018 di Bali

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rakerda Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  mengenai

    Rakerda Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai "Proyeksi dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018" di Hotel Primebiz Sanur, Denpasar, Provinsi Bali, Rabu, 14 November 2018.

    INFO NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali melaksanakan rapat mengenai “Proyeksi dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2018” di Hotel Primebiz Sanur, Denpasar, Provinsi Bali, Rabu, 14 November 2018. Rapat ini diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berasal dari Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, rapat  ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Sumatera Utara pada 7-9 November 2018 serta Jakarta pada 12-14 November 2018. "Kita telah melaksanakan di Medan dan Jakarta. Rencananya akan dilaksanakan di  tujuh provinsi," katanya.

    Kata Himawan, kegiatan rapat ini merupakan suatu evaluasi serta proyeksi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas pencapaian target yang telah ditetapkan. "Biro Organisasi dan Kepegawaian telah menetapkan Indeks Kinerja Utama atau IKU sebagai dasar penilaian kinerja kita. IKU juga akan menjadi dasar untuk menentukan Key Performance Indikator (KPI), yang akan berlaku mulai Januari," kata Himawan Arief Sugoto. "Dalam rakerda ini nantinya diharapkan tercipta forum yang bebas. Artinya, semua berhak memberikan penjelasan," ujarnya.

    Menutup sambutannya, Himawan Arief Sugoto berharap rapat ini menjadi ajang komunikasi antara Pejabat Tinggi Madya dengan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. "Rakerda ini juga diharapkan dapat mencapai target utama kita serta meningkatkan achievement kita kepada kepada masyarakat. Selain itu, tentunya untuk membuat ATR/BPN yang lebih baik," kata Himawan Arief Sugoto. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.