Peran Penting Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, di acara Sosialisasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kepada para jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

    Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, di acara Sosialisasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kepada para jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

    INFO NASIONAL - Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, menekankan pentingnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Hal tersebut disampaikannya pada acara Sosialisasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kepada para jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku , di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

    Budi Situmorang mengatakan, saat ini adalah eranya pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, yaitu untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. "Jadi jika ada pelanggaran yang berindikasi tindak pidana penataan ruang harus ditindak tegas," ujarnya.

    Dia mengutarakan, saat ini banyak pelanggaran penataan ruang seperti  banyaknya gedung yang izin pembangunannya dengan koefisien lantai setinggi 20 lantai, tapi pembangunannya sampai 70 lantai. "Sehingga artinya adalah, ada kerugian negara dan hal tersebut perlu ditindak secara tegas,"  ucapnya.

    Namun demikian, untuk mewujudkan  itu semua, kata Budi Situmorang,  diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, yang mempunyai kemampuan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan serta penyidikan dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang. "Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, untuk dididik dan dilatih menjadi PPNS Penataan Ruang," ujar Budi Situmorang.

    Budi Situmorang mengatakan, saat ini jumlah PPNS Penataan Ruang sebanyak 771 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, lanjut Budi, PPNS Penataan Ruang tersebut belum memiliki sekretariat di daerah. "Untuk itu, kita perlu menyiapkan rumah bagi para PPNS Penataan Ruang, yaitu yang paling tepat adalah di Kantor Wilayah BPN Provinsi," katanya.

    "Penyiapan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Kantor Wilayah BPN Provinsi juga merupakan bagian dari penilaian bagi Kantor Wilayah BPN Provinsi," ujar Budi Situmorang. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.