Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Said Didu Sebut Ada Genderuwo Ekonomi di 4 Sektor Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Said Didu. TEMPO/Dinul Mubarok
Said Didu. TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu mengatakan ada genderuwo ekonomi di empat sektor perekonomian. Pertama di sektor anggaran, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau Daerah (APBD), kedua sektor migas, ketiga sektor penegakan hukum, dan keempat di sektor kebijakan di lingkup Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terma genderuwo ekonomi yang dimaksud Said adalah para mafia.

Baca juga: Dirut Pertamina Diganti, Said Didu: Sarat Kepentingan Politik

Menurut Said Didu empat sektor ini adalah sektor yang paling rentan terhadap praktik mafia ekonomi, terutama di sektor migas. "Jadi sebenarnya sektor-sektor ini yang menjadi perhatian saja. Sektor migas itu paling besar, penguasaan lahan besar juga," kata dia kepada wartawan selepas acara Rabu Biru, di Media Ceter Prabowo - Sandiaga di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu 14 November 2018.

Untuk mengatasi genderuwo ekonomi ini, kata Said Didu, hanya diperlukan orang-orang baik untuk melawannya. Cukup 20 orang, kata dia. Syaratnya, hanya takut kepada Tuhan. Negara akan sulit menghentikan praktik ini apabila orang-orang yang ditempatkan di sektor-sektor itu juga sesama mafia, atau yang Said sebut sebagai 'pengatur genderuwo'.
"Maka sebagai pengatur pembagian rezeki para genderuwo, ya susah," ujar dia.

Kekuatan untuk menghentikan para mafia ini, menurut dia, hanya dimiliki oleh orang yang sedang duduk di tampuk kekuasaan. Sebaliknya, bila dalam posisi tidak sedang berkuasa hanya kritik saja yang dapat dilakukan. Menurut Said, pelaku mafia ini selalu sama sejak lama. Berulang kali kepemimpinan berpindah tangan, tetapi mafia tetap sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said menjelaskan cara untuk menyetop mafia adalah dengan mengajak mereka melakukan kegiatan ekonomi secara jujur, mengikuti semua aturan, dan tidak memainkan lobi-lobi kekuasaan.

Menurut Said Didu, tindakan persuasif diperlukan untuk mengatasi genderuwo ekonomi ini. Mereka perlu dihadapkan pada dua pilihan, ikut aturan atau bisnisnya dijegal pemerintah.

"Caranya panggil baik-baik. 'Pilihan anda, anda mau terus bisnis ikuti aturan kami, atau kami akan menghentikan anda'," kata Said mengandaikan bila terjadi percakapan dengan para mafia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 dari 89 Juru Bicara Timnas AMIN, Termasuk Eva Kusuma Sundari Alumnus PDIP dan Refly Harun

22 November 2023

Eva Sundari. TEMPO/Seto Wardhana
5 dari 89 Juru Bicara Timnas AMIN, Termasuk Eva Kusuma Sundari Alumnus PDIP dan Refly Harun

Anies-Cak Imin mengumumkan susunan Timnas AMIN, termasuk juru bicara mereka. Berikut 5 di antara 89 jubir termasuk Eva Kusuma Sundari dan Refly Harun


Pemerintah Diminta Tata Ulang Ekosistem LPG, DPR: Mafia Migas Masih Eksis

5 November 2023

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Pemerintah Diminta Tata Ulang Ekosistem LPG, DPR: Mafia Migas Masih Eksis

Anggota Komisi VII DPR meminta pemerintah menata ulang ekosistem industri LPG. Musababnya, industri migas itu diduga masih dikuasai oleh mafia.


Terpopuler Sepekan: Jawaban Bos Pertamina hingga Tersangka Korupsi Tambang Nikel Ilegal

30 Juli 2023

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) berbincang dengan Komisaris Utama  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa, 26 November 2019. PT Pertamina (Persero) menggelar Pertamina Energy Forum 2019 yang membahas perkembangan sektor energi dan bisnisnya dengan tema
Terpopuler Sepekan: Jawaban Bos Pertamina hingga Tersangka Korupsi Tambang Nikel Ilegal

Berita terpopuler selama sepekan dimulai dari jawaban Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati soal isu pergantian jabatan kursi nomor satu.


Said Didu Sebut Bunga SBN Terlalu Tinggi dan Merugikan Negara, Jubir Sri Mulyani: Jangan Hobi Framing

29 Juli 2023

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Said Didu Sebut Bunga SBN Terlalu Tinggi dan Merugikan Negara, Jubir Sri Mulyani: Jangan Hobi Framing

Juru Bicara Sri Mulyani menanggapi tudingan Said Didu bahwa bunga SBN terlalu tinggi dan merugikan negara.


Demo Tolak Kenaikan BBM Digelar 2 Kelompok, Mahasiswa: Rakyat Sedang Susah

2 September 2022

Ratusan peserta unjuk rasa dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menolak kenaikan harga BBM di sekitaran Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 September 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Demo Tolak Kenaikan BBM Digelar 2 Kelompok, Mahasiswa: Rakyat Sedang Susah

Demo tolak kenaikan BBM digelar dua kelompok mahasiswa hari ini. Mereka sama -sama menyuarakan tuntutan penolakan kenaikan harga Pertalite dan solar.


Massa HMI Tolak Kenaikan Harga BBM Tinggalkan Gedung DPR, Desak Berantas Mafia Migas

29 Agustus 2022

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Raihan Ariatama membacakan tuntutan saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Dalam aksi tersebut HMI menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/M Taufan Rengganis
Massa HMI Tolak Kenaikan Harga BBM Tinggalkan Gedung DPR, Desak Berantas Mafia Migas

Massa HMI yang menolak kenaikan harga BBM telah meninggalkan Gedung DPR sore tadi. Desak pemerintah berantas mafia migas.


UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Begini Stafsus Sri Mulyani Sentil Said Didu

9 Oktober 2021

Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) yang disampaikan pemerintah untuk disahkan dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam RUU ini ditambahkan fungsi KTP untuk menguatkan sistem administrasi perpajakan di dalam negeri.
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Begini Stafsus Sri Mulyani Sentil Said Didu

Said Didu dan Yustinus Prastowo perang argumen di Twitter terkait Undang-undang atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


Said Didu: Timing Usulan Pemberian PMN Tak Tepat saat Pandemi Covid-19

17 Juli 2021

Muhammad Said Didu menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia mengatakan telah mengabdi sebagai pegawai pelat merah selama 32 tahun 11 bulan 24 hari.  TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Said Didu: Timing Usulan Pemberian PMN Tak Tepat saat Pandemi Covid-19

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan usulan pemberian penyertaan modal negara atau PMN mengabaikan penderitaan rakyat.


Vaksin Gotong Royong , Said Didu Beri Peringatan Agar Tak Ada Pihak Cawe-cawe

21 Mei 2021

Muhammad Said Didu menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Alasannya mengundurkan diri yaitu salah satunya keinginan untuk menjadi bebas dan tidak terikat aturan sebagai pegawai pemerintah. Namun ia mengatakan keputusannya itu tidak berkaitan dengan politik. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Vaksin Gotong Royong , Said Didu Beri Peringatan Agar Tak Ada Pihak Cawe-cawe

Said Didu, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengawasi rantai pasok vaksin untuk keperluan vaksinasi gotong royong dari pabrik ke BUMN


Said Didu: Saya Pengalaman, Susah Membuka Tabir Korupsi dari Cina

21 Mei 2021

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu saat akan memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dengan agenda mendengarkan kesaksian di MK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. MK menerima Said Didu sebagai saksi tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah melalui debat panjang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Said Didu: Saya Pengalaman, Susah Membuka Tabir Korupsi dari Cina

Said Didu, meminta pemerintah benar-benar mengawasi pengadaan barang dari Cina, yang didatangkan perusahaan pelat merah.