TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Aksi Sosial Tuna Netra Indonesia (PASTI) menuntut Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin meminta maaf pada masyarakat disabilitas, khususnya tuna netra dan tuna rungu wicara. Hari ini, Rabu, 14 November 2018, Pasti menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Simak: Ma'ruf Amin: Hanya Orang Buta-Budek yang Tak Akui Sukses Jokowi
Mereka mengatakan merasa tersinggung dan terusik. “Kami sebagai warga negara bangsa Indonesia punya hak hidup, punya hak berpolitik. Walaupun kami orang buta, menurut beliau tapi kami tidak buta politik,” kata Ketua Umum PASTI, Arif Nurjamal.
Sebelumnya Ma’ruf mengatakan buta dan budek pada saat menyampaikan sambutan pada acara deklarasi Barisan Nusantara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, Sabtu 10 November 2018. Menurut Ma'ruf, selama memimpin, Jokowi berhasil membangun banyak infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara. Selain itu, Jokowi juga berhasil membangun banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Orang yang sehat dapat melihat jelas prestasi yang ditorehkan Pak Jokowi, kecuali orang yang budek saja enggak mau mendengar informasi dan orang yang buta saja yang enggak bisa melihat kenyataan," kata dia.
Arif mengatakan, Ma’ruf memang sudah mengklarifikasi perkataannya. Namun ia mengatakan belum puas, karena konteks klarifikasi itu menurutnya hanya berlaku bagi lawan politik saja. Ia berharap Ma’ruf lebih spesifik, meminta maaf kepada penyandang tuna netra dan tuna rungu wicara. “Itu hanya ditujukkan untuk lawan-lawan poltik saja. Kami kan bukan lawan politik,” ujar pria 48 tahun itu.
Aksi ini dilakukan oleh hanya sembilan orang. Di depan MUI beberapa personil aksi melakukan orasi, dan mengajukan tuntutannya pada Ma’ruf. Mereka tidak berusaha untuk bertemu dengan anggota MUI atau masuk ke dalam gedung.
Baca: Ma'ruf Amin Tak Masalah Kubu Prabowo Tarik Dukungan Tokoh NU
Semula aksi dijadwalkan akan diteruskan ke gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Namun urung dilakukan dan memilih untuk menunggu respon dari Ma’ruf Amin. Mereka mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar dan mebawa urusan ini ke ranah hukum, bila mana delapan hari dari hari ini, atau sampai Jumat 22 November nanti Ma’ruf Amin tidak merespon.
