Kubu Jokowi - Ma'ruf Sindir Lawan Soal Rebutan Efek Ekor Jas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyindir koalisi Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno (Prabowo - Sandiaga) soal polemik efek ekor jas atau coattail effect. Basarah mengatakan partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf) tak pernah meributkan coattail effect.

    Simak: Tiga Tanda Ketidakharmonisan Partai Koalisi Prabowo - Sandiaga

    "Memang goodwill kami tidak untuk mengambil semua," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Basarah mengatakan koalisi Jokowi - Ma'ruf sudah sepakat untuk membagi porsi kekuatan.

    Soal efek ekor jas ini pertama kali muncul dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Pemilihan Legislatif atau Pileg 2019 lebih berat karena partainya tak memiliki capres atau cawapres. SBY menuturkan hanya PDIP dan Gerindra yang akan diuntungkan dalam Pileg 2019.

    Basarah mengatakan, pembagian kekuatan ini tercermin semisal dari pemilihan figur calon wakil presiden dan ketua tim pemenangan. Figur cawapres Ma'ruf Amin, kata dia, menggambarkan salah satu kekuatan strategis bangsa Indonesia yakni kalangan ulama.

    Berikutnya soal ketua tim pemenangan, Basarah melanjutkan, koalisi Jokowi juga menunjuk Erick Thohir yang bukan merupakan anggota partai politik koalisi. Basarah mengklaim hal ini membuktikan niat baik partainya untuk membagi efek ekor jas ke partai koalisi yang tak memiliki figur capres atau cawapres.

    Baca: Tim Jokowi dan Prabowo Bersepakat Sudahi Saling Serang Pernyataan

    "Beda kalau kami menetapkan capres dari partai kami, cawapres dari partai kami, ketua tim suksesnya dari partai kami. Itu kan kami share," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.