TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan rencana penerbitan kartu nikah sebagai tanda bukti orang menikah untuk memudahkan pasangan suami istri.
Baca juga: Buku Nikah Palsu, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka
"Tapi itu simpel juga. Kadang-kadang butuh juga itu kalau ke bank siapa istrinya, masa bawa buku kawin ke mana-mana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.
JK menuturkan, pembuatan kartu nikah tidak akan membebani anggaran negara. "Paling Rp 2-3 ribu (per kartu). Sedangkan ongkos kawinan, berapa ongkosnya?" katanya.
Kementerian Agama akan meluncurkan kartu nikah dengan kode quick response (QR). Kode ini akan tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (simkah web), untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah.
"Kartu Nikah ini akan berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah," kata Direktur Jenderal Binmas Islam, Muhammadiyah Amin lewat keterangannya yang diterima Tempo, Ahad, 11 November 2018.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meluncurkan aplikasi Simkah Web pada 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama.
Simkah Web ini sudah diujicobakan kepada KUA di seluruh provinsi sejak Juni 2018. Amin menjelaskan aplikasi Simkah Web ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mudah digunakan karena input data yang dilakukan cukup memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka formulir nikah sudah terisi dengan data-data isian yang diperlukan dalam membuat akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah.
Baca juga: Ini Penyebab Banyaknya Pemalsuan Buku Nikah
Aplikasi Simkah ini juga dilengkapi fitur untuk mencetak kartu nikah dan survei kepuasaan masyarakat. Aplikasi juga menyediakan menu layanan publik yang dapat diakses secara online yaitu pendaftaran nikah dan dapat diintegrasikan ke berbagai aplikasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan seperti Aplikasi PNBP online yang saat ini sedang dalam proses integrasi.
