TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengkritik pemerintah yang tidak mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan indeks pembangunan manusia. Ia menyayangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengesampingkan pembangunan manusia di tahun keempat masa jabatannya.
Baca juga: Kubu Jokowi Pertanyakan Resep Prabowo - Sandi Kurangi Kemiskinan
"Kami sayangkan (pembangunan manusia) baru mulai diangkat sebagai (program) prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik," ujar Sara dalam acara Seminar Nasional "Outlook For Indonesia's Presidential Election 2019" HUT ke-19 Habibie Center di Jakarta.
Sara Djojohadikusumo menjabarkan, salah satu gambaran ketimpangan dua pembangunan mendasar itu adalah melambatnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data yang ia himpun, Indonesia pada era Jokowi mengalami penurunan kecepatan untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir, yakni 0,51 juta jiwa per tahun," ujar Sara. Ketimbang periode Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi dinilai jauh ketinggalan. Sara mengatakan SBY mampu menurunkan angka kemiskinan 0,72 juta per tahun di periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun di periode kedua.
Sedangkan pada era Megawati, penurunan kemiskinan tercatat 0,57 juta per tahun. Lantas, pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, angka kemiskinan turun 5,05 juta jiwa per tahun.
Selain melambatnya penurunan angka kemiskinan, Sara mencatat Indonesia berada di tingkat rendah dalam penguasaan sains. Menurut data yang ia sadur dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dalam penguasaan sains, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara.
Data yang sama menyebutkan Indonesia ada pada peringkat 64 dari 70 negara dengan kebisaan membaca. Lantas, peringkat 63 dari 70 negara untuk penguasaan matematika. Lebih lanjut, dari keseluruhan sistem pendidikan, Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara.
"Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat pertama, bahkan Vietnam yang sudah berada di peringkat ke delapan di dunia," katanya.
Baca juga: Jokowi di Ultah PSI: Ada yang Menakut-nakuti dari Dalam Negeri
Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia itu, kata dia, bermuasal dari manajemen dan buruknya kualitas sistem pendidikan. Ia lantas mengatakan hal itulah yang menjadi fokus tim Prabowo - Sandiaga. Dalam masa kampanye, kubu paslon nomor urut 02 itu mengaku telah menyiapkan rancangan untuk pembangunan semua sektor.
"Mulai kesehatan, pendidikan, sampai bantuan sosial dengan data yang akurat," ujarnya. BPN lantas menamai program ini sebagai pembangunan multidimensi. Pembangunan multidimensi menjadi program prioritas lantaran dianggap penting untuk menghadapi bonus demografi pada 2030.
