Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Lengkap SBY dalam Pembekalan Caleg DPR Menuju Pemilu 2019

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan kepada pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 10 November 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan kepada pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu, 10 November 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

Kita tahu bahwa sukses itu tidak datang dari langit. Sukses harus kita perjuangkan dengan bersama dengan kerja keras dan cara-cara yang cerdas. Masa depan itu, para kader, termasuk sukses Demokrat dalam Pemilu mendatang adalah negosiable. Bisa kita negosiasikan. Insya Allah kita berhasil dan sukses.

Baca: SBY ke Caleg Demokrat: Jangan Umbar Janji yang Muluk-muluk

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya harus mengatakan kita Partai Demokrat punya peluang untuk sukses meskipun tantangan yang kita dihadapi dalam Pemilu 2019 mendatang jauh lebih berat. Saya ulangi, jauh lebih berat.

Saya bukan tipe pemimpin yang suka memberikan angin surga. I have to tell the truth. Kalau tantangan kita berat, haris ada kata demikian tanpa mengurangi keyakinan dan optimisme saya kalau kita sungguh berikhitar terbuka peluang bagi Demokrat untuk sukses di tahun depan.

Mengapa saya katakan tantangannya jauh lebih berat? Setidaknya ada tiga hal.
Pertama, Pemilu 2019 ini dilaksanakan secara serentak. Pilpres bersamaan dengan pileg.

Survei membuktikan bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan. Contohnya PDIP dengan Pak Jokowi sebagai capres dan Gerindra dengan Pak Prabowo sebagai capres. Suara kedua partai politil itu meningkat tajam. Sebaliknya, parpol-parpol yg tidak punya capres dan cawapres suaranya menurun, anjlok. Itu realitas.

Kedua, dengan sistem penghitungan suara yang baru, Saint Lageue, kemungkinan perolehan PDIP bersama Pak Jokowi dan Gerindra bersmaa Pak Prabowo juga makin diuntungkan. Itu juga teecermin dari survei-survei saat ini. Itu juga realitas.

Sedangkan faktor yang ketiga ada faktor lain yaitu dengan PT 20 presidential thresehold 20 persen yang mengacu hasil suara Pemilu 5 tahun yang lalu. Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa undang-undang itu keliru karena seharusnya jika pemilunya serentak, PT-nya harus 0 persen.

Sehingga dengan PT 20 persen itu menggunakan suara 5 tahun yang lalu, kemungkinan partai-partai yang lebih kecil untuk mengajukan kader-kadernya sebagai capres dan cawapres juga tertutup. Itulah faktanya dan itulah tantangan yang kita hadapi.

Namun Demokrat tidak boleh melawan realitas. To fight the problem. Lets solve it. Mari kita temukan jalan bagi Demokrat untuk tetap sukses dalam Pemilu mendatang. Insya Allah kita punya jalan. Dan ini pulalah tujuan kita melakukan pembekalan caleg selama dia hari ini.

Kalau saudara tekun mengikut dan menyimak apa yang kita niatkan, kita strategikan, dan kita rencanakan untuk memenangkan partai kita, Insya Allah jalan itu terbuka makin lebar.

Bagian akhir dari sambutan saya dalam pembukaan pembekalan caleg ini adalah, ini menurut saya harus menjadi perhatian yang sangat serius dari bangsa Indonesia. Bukan hanya Partai Demokrat.

Apa itu?
Politik indonesia tanpa kita sadari sejak tahun 2017 telah berubah. Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu, saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Pa yang berubah? Yang berubah adalah makin mengemukannya politik identitas atau politik SARA. Dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideolog dan paham.

Kita tahu bahwa identitas dan SARA, agama, etnis, dan suku, kedaerahan, dan identitas yang lain serta ideologi dan paham memang selalu menyertai politik di mana pun. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak mungkin dipisahkan dari politik dan itu sesuatu yang natural.

Namun kalau berada dalam tingkatan ekstrem, politik dan demokrasi kita tidak sehat juga berbahaya. Apalagi Indonesia adalah negara yang majemuk dan penuh dengan kerawanan dan akan konflik. Kita pun, Indonesia pun, punya riwayat konflik identitas dan konflik ideologi di masa lalu. Pelajari sejarah bangsa kita sejak Indoensia merdeka 1945.

Di era preseiden pertama kita, Bung Karno. Di era presiden kedua kita, Pak Harto, kemudian reformasi hingga hari ini saya mengukuti dengan saksama memang ada fenomena dan realitas baru yang harus saya katakan makin mengemukanya politik identitas dan politik yang berbasis ideologi dan paham.

Oleh karena itu seiring dengan persiapan kita menuju Pemilu 2019 mendatang, Partai Demokrat mengajak dan menyerukan kepada saudara-saudara kami, para komponen bangsa, juga para elite politik serta pemimpin-pemimpin parpol untuk bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham yang makin ekstrem. Jangan sampai menjadi ekstrem.

Lihat apa yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga negara-negara lain yang mengalami petaka besar karena politik identitas, politik disertai kebencian yang mendalam, benturan ideologi dan paham tentulah terjadi secara ekstrem. Marilah kita cegah hal itu untuk tidak terjadi di negeri kita tercinta ini.

Kita tentu ingin Pemilu 2019 ini termasuk pilpres berlangsung secara damai dan demokratis. Seperti dulu pilpres tahun 2004, pilpres tahun 2009, dan juga pilpres tahun 2014. Memang kompetisi keras, konfrontatif, tapi tetaplah damai dan demokratis. Inilah harapan kami.

Demokrat tidak ingin kontestasi pilpres dan pileg tahun depan yang prosesnya sudah berlangsung sejak sekarang ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Tidak mengarah ke disentigrasi, kerukunan, dan persatuan bangsa kita. Menangis kita kalau itu terjadi.

Dengan segala kerendahan hari dan dengan segala hotmat, saya dan Partai Demokrat berharap para capres dan para wapres beserta para elite di antara kedua kubu ini dapat memberi contoh dan memainkan peran positif agar kita terhindar dari politik identitas dan politik yang berbasis ideologi dan paham yang ekstrem.

Kita berharap kontestasi pilpres lebih mengedepankan kebijakan, program, dan solusi terhadap apa persoalan rakyat sekarang ini. Mengedepankan apa yang ingin dilakukan oleh beliau-beliau itu kalau insya Allah terpilih memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Apa yang akan dilakukan untuk negaranya, untuk rakyatnya di bidang ekonomi, di bidang keaejahteraan, di bidang penegakan hukum, di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang hubungan internasional dan sebagainya.

Ketimbang tanpa disadari yang mengemuka adalah disploitasinya perbedaan identitas, perbedaan ideologi, dan perbedaan paham. Itulah seruan moral dari Partai Demokrat dengan niat yang baik dan kecintaan kepada bangsa dan negara.

Kami sungguh berharap pada pemimpin bangsa yang sedang mengemban amanah, termasuk para capres dan cawapres dengan tim-tim pendukungnya untuk tetap menjaga keutuhan, kerukunan, dan menghindari betul politik identitas dan politik berbasiskan ideologi. Dan kami akan membantu beliau-beliau sebagai tanggung jawab Partai Demokrat untuk bangsa dan negara tercinta.

Demikianlah kader-kader yang saya cintai, yang dapat saya sampaikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

2 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

4 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

5 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

8 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

9 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri acara Buka Bersama Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2025 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

Menurut AHY, Demokrat juga sudah siap untuk membantu merealisasikan kebijakan dan program di era Prabowo.


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

11 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

12 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

12 jam lalu

Capres Prabowo Subianto nampak satu meja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024 dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2204. TEMPO/Adinda Jasmine
SBY Rela Ngebut Bkin Lukisan untuk Prabowo Selama 10 Jam

SBY berharap, Prabowo akan kokoh kuat seperti batu karang untuk memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menegakkan hukum.