Alasan Jokowi Pakai Baju Pejuang di Hari Pahlawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda bersama peserta Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 10 November 2018. Tempo/Vindry

    Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda bersama peserta Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 10 November 2018. Tempo/Vindry

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut bersepeda bersama peserta Gowes Bandung Lautan Sepeda. Acara ini digelar untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018.

    Simak: Hari Pahlawan, Jokowi Tabur Bunga di Pusara Abdul Moeis

    Dalam acara itu, Jokowi mengenakan pakaian pejuang tempo dulu. Tubuhnya dibalut seragam berwarna coklat, dipadu dengan topi berwarna senada. Kakinya dibungkus sepatu tinggi berwarna hitam.

    Jokowi mengaku sengaja memilih kostum itu untuk memunculkan suasana perjuangan. "Ini kan Hari Pahlawan, 10 November. Jadi ya suasana di tahun-tahun 45, di masa-masa perjuangan, kita munculkan suasana itu," katanya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung, Sabtu, 10 November 2018.

    Selain seragam, Jokowi juga menggunakan tas kecil tempat senapan. Ketika ditanya mengenai isinya, dia langsung membukanya. Dia menunjukkan pistol tiruan sambil tersenyum lebar.

    Di acara Gowes Bandung Lautan Sepeda, Jokowi menggunakan sepeda ontel. Dia didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian juga ikut menggowes sepeda.

    Baca: Pakai Baju Pejuang, Jokowi ikut Gowes Hari Pahlawan di Bandung

    Jokowi bersama sekitar 25 ribu peserta Gowes Bandung Lautan Sepeda bergerak menuju Jalan Diponegoro dari halaman depan Gedung Sate. Perjalanan dilanjutkan ke Jalan Merdeka, Jalan Asia-Afrika, lalu ke Jalan Aceh sebelum kembali ke Gedung Sate.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.