Pakai Baju Pejuang, Jokowi ikut Gowes Hari Pahlawan di Bandung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda bersama peserta Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 10 November 2018. Tempo/Vindry

    Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda bersama peserta Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 10 November 2018. Tempo/Vindry

    TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti kegiatan Gowes Bandung Lautan Sepeda. Acara yang diadakan oleh Kodam III Siliwangi ini digelar untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018.

    Baca: Buntut Drama Surabaya Membara, Parade Hari Pahlawan Dievaluasi

    Jokowi ikut serta bersepeda menggunakan sepeda ontel. Dia mengenakan pakaian pejuang kemerdekaan. Seragam coklat dipadu sepatu tinggi berwarna hitam. Tak lupa, topi coklat khas pejuang dan tas kecil.

    Sebelum ikut bersepeda, dia melepas rombongan secara resmi. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gowes Bandung Lautan Sepeda pagi hari ini saya nyatakan diberangkatkan. 5, 4, 3, 2,1,” kata Jokowi sambil mengibarkan bendera hitam putih di depan Gedung Sate, Bandung.

    Jokowi bersepeda bersama anggota TNI dan Polri. Ada sekitar 25 ribu masyarakat yang berpartisipasi.

    Dia juga didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian juga ikut menggowes sepeda.

    Simak: Jokowi Peringati Hari Pahlawan di Bandung

    Rombongan gowes dalam rangka Hari Pahlawan ini rencananya akan bergerak menuju Jalan Diponegoro dari halaman depan Gedung Sate. Perjalanan dilanjutkan ke Jalan Merdeka dan Jalan Aceh sebelum kembali ke Gedung Sate.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.