Mewujudkan Transportasi yang Terintegrasi di Wilayah Aglomerasi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mewujudkan Transportasi yang Terintegrasi di Wilayah Aglomerasi

    Mewujudkan Transportasi yang Terintegrasi di Wilayah Aglomerasi

    INFO NASIONAL - Untuk menciptakan transportasi yang nyaman di wilayah ibukota, Kementerian Perhubungan merasa perlu menangani kemacetan dengan melibatkan kawasan sekitar DKI Jakarta (Aglomerasi) seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

    “Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  secara lugas terus melakukan introspeksi terhadap pelayanan angkutan umum. Juga terus dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait agar menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan angkutan umum untuk kepentingan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, efisiensi, koordinasi dengan pihak terkait,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 

    Menurut data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, total perjalanan orang di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2015 lalu tercatat 47,5 juta perjalanan setiap hari. Jumlah tersebut terdiri atas pergerakan dalam kota DKI sebanyak 23,42 juta perjalanan/hari, pergerakan komuter sejumlah 4,06 juta perjalanan/hari serta pergerakan yang melintas DKI dan internal Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebanyak 20,02 juta perjalanan/hari.

    Dari jumlah perjalanan tersebut, sebanyak 31,1 persen berasal dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Adapun dari Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tercatat sejumlah 30,6 persen dan sebanyak 38,3 persen berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karenanya, penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah, dan untuk itulah maka infrastruktur transportasi yang terintegrasi di wilayah perkotaan makin diperkuat. 

    “Pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal,” ungkap Presiden RI Joko Widodo. 

    Terintegrasinya layanan transportasi dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan, merupakan kunci dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat dan pergerakan barang di Jabodetabek. Termasuk di dalamnya pengintegrasian tata ruang antar wilayah yang mampu memberikan aksesibilitas dan konektivitas yang tinggi, sehingga membentuk suatu sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan terkoordinasi.

    Langkah awal keterintegrasian layanan transportasi bagi masyarakat Jabodetabek dapat dikatakan mulai menemukan titik terang, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kehadiran BPTJ diharapkan mampu menjembatani kebijakan antar-instansi pemerintah daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi-provinsi dalam pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

    Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyampaikan, sebagai wilayah aglomerasi meski Jakarta dengan kota dan kabupaten di sekitarnya secara administrasi terpisah, namun pergerakan ekonomi serta aktivitas masyarakatnya tidak dapat disekat-sekat. “Setiap hari terjadi mobilitas masyarakat yang sangat masif di wilayah Jabodetabek ini,” tuturnya. Dirinya juga menambahkan, selain mobilitas masyarakat yang tinggi, pengelolaan transportasi Jabodetabek selama ini juga masih dihadapkan pada kebijakan masing-masing daerah yang belum terintegrasi antara satu daerah dengan yang lain.

    Tiga tahun setelah BPTJ terbentuk terbitlah Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTJ mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) inilah yang menandai babak baru penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Dengan telah ditandatanganinya RITJ oleh Presiden pada 20 Juli 2018 lalu, kebijakan dan langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan terpadu dengan berpedoman pada RITJ ini.

    Poroses penyusunan RITJ sendiri telah melalui persetujuan dan tanda tangan 8 pemerintah kota dan kabupaten serta 3 pemerintah propinsi. Pemerintah kota/kabupaten meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, serta Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, pemerintah provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    Dalam penjabaran RITJ telah secara jelas menggambarkan bagaimana sasaran harus tercapai pada akhir implementasinya di tahun 2029. Dari sisi pergerakan orang disebutkan, bahwa 60 persen pergerakan orang harus menggunakan angkutan massal perkotaan. Sementara waktu perjalanan rata-rata menggunakan angkutan umum massal maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan, dengan perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali. Adapun kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 kilometer perjam.

    Dari sisi aksesibilitas juga disebutkan, bahwa cakupan layanan angkutan umum perkotaan harus mencapai 80 persen dari panjang jalan, dan setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan lama melalui satu simpul transportasi perkotaan.

    Simpul transportasi perkotaan itu sendiri, harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter. Demikian pula akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

    Tentu semuanya hanya dapat diwujudkan jika ada sinergi yang kuat, tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga dukungan dari pelaku usaha hingga masyarakat. Dengan bersinergi, terwujudnya layanan transportasi yang terintegrasi di wilayah aglomerasi bukan lagi sekedar mimpi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.