Perpres Baru, Urus E-KTP dan KK Tak Perlu Surat Keterangan RT/RW

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mempermudah pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK. Untuk kasus tertentu, pengurusan kartu identitas tak lagi membutuhkan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

"Urusan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan tidak perlu lagi surat rekomendasi RT dan RW," kata Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha, saat dihubungi Tempo pada Kamis, 8 November 2018.

Baca: Ribuan Keping E-KTP Tercecer di Kebun Bambu Cikande, Serang

Suratha mencontohkan perubahan status e-KTP dari Belum Kawin menjadi Kawin. "Kan tinggal menunjukkan akte perkawinan," ujarnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beleid yang diteken 18 Oktober 2018 itu merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

Baca: Kabupaten Tangerang Mulai Cetak E-KTP Anak, Batas Usianya?

Dalam aturan baru itu disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK. Khusus untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW.

Suratha mengatakan kebijakan tersebut tak bermaksud menghilangkan fungsi RT dan RW. Dia menuturkan, masih banyak pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK yang harus menyertakan surat keterangan dari RT dan RW.






Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

11 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

12 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

19 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

20 hari lalu

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

Selain meminta masa jabatan diperpanjang, Toha mengatakan para kepala desa juga menyuarakan soal kedaulatan desa.


DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

24 hari lalu

DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

Komisi E DPRD DKI menyoroti dianulirnya anggaran pembelian alat kesehatan Rp 220,8 miliar. Anggota dewan khawatir kualitas pelayanan akan menurun.


Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

24 hari lalu

Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.


DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

24 hari lalu

DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

DPRD DKI Jakarta memprotes anggaran alat kesehatan Rp 220,8 miliar di Dinas Kesehatan DKI raib. TAPD DKI harus memangkas anggaran tersebut.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

31 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

33 hari lalu

KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang.


Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

34 hari lalu

Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu agar hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu.