Sandiaga Sebut Kesepakatan Wagub DKI dari PKS Harus Dihormati

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden Sandiaga Uno menghadiri deklarasi website Partai Emak-emak di rumah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawaty Soekarnoputri di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 7 November 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Calon wakil presiden Sandiaga Uno menghadiri deklarasi website Partai Emak-emak di rumah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawaty Soekarnoputri di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 7 November 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden, Sandiaga Uno meminta seluruh pihak menghormati proses yang sudah disepakati ihwal penunjukan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Proses tersebut, kata Sandiaga, termasuk kesepakatan bahwa posisi Wagub DKI menjadi jatah Partai Keadilan Sejahtera.

    Baca: Sebut Punya 15 Kursi, Taufik Tuding PKS Tak Niat Bahas Wagub DKI

    "Ikuti saja prosesnya. Yang jelas keputusan kemarin harus dihormati bahwa ini diserahkan kepada kader PKS untuk diisi," kata Sandiaga di Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 November 2018.

    Sandiaga mengatakan PKS dan Gerindra adalah karib sejak lama. Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga berujar, Prabowo Subianto adalah figur yang berpegang pada komitmennya, termasuk soal memberikan jatah kursi DKI 2 untuk partai dakwah.

    "Ini yang saya selalu angkat topi kepada sosok Pak Prabowo yang mengedepankan sikap legawa dan memegang teguh komitmen," ujarnya.

    Proses penunjukan Wagub DKI Jakarta memasuki babak baru dengan kesepakatan PKS dan Gerindra pada Senin, 5 November 2018. Kedua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur DKI 2017 ini sepakat posisi wakil gubernur menjadi porsi PKS.

    Baca: Rebutan Kursi Wagub DKI, PKS Jakarta Ancam Matikan Mesin Partai

    Kendati begitu, PKS dan Gerindra akan membentuk badan yang menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wagub DKI Jakarta. Artinya, calon yang diusulkan partai harus menjalani uji terlebih dulu sebelum namanya diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik juga mengatakan bahwa partainya masih memiliki peluang untuk mengajukan kandidat wakil gubernur. Kata Taufik, peluang tersebut terbuka jika calon PKS tak lulus uji kepatutan dan kelayakan.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.