Mahfud MD: Birokrasi Indonesia Banyak Jual Kebijakan ke Asing

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan generasi milenial Indonesia yang akan menjadi pemimpin di era 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti. Salah satunya, kata dia, terkait mental bangsa yang sering membuat kebijakan menguntungkan pihak asing.

    Baca: Mahfud MD Menilai Putusan MA Soal Oso Tak Wajar

    "Kebijakan-kebijakan kita itu banyak dibeli. Mental kita bobrok. Birokrasi kita menjual kebijakan-kebijakan itu," ujar Mahfud dalam pidatonya pada seminar Indonesia Emas 2045 di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

    Menurut Mahfud, ada beberapa kebijakan yang dijual oleh sekelompok orang di Indonesia demi kepentingan asing. Sebagai orang hukum, Mahfud memberikan contoh terkait izin investasi stasiun pengisian bahan bakar di Indonesia. Menurut dia, negara luar dapat dengan mudah membangun stasiun pengisian bahan bakar, namun tidak sebaliknya.

    "Di Jakarta, ada SPBU Petronas dan Shell, dari Malaysia. Tetapi, jangan pikir di Malaysia ada Pertamina. Malaysia investasi SPBU di Indonesia syaratnya ringan, mudah masuk. Tetapi, kalau investasi di Malaysia syaratnya berat sekali," katanya.

    Baca: Kata Mahfud MD soal Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi

    Menurut Mahfud, mudahnya investasi di Indonesia disebabkan negara ini berpegang pada perjanjian World Trade Organization (WTO) pada 1984 dengan asas keterbukaan barang dan jasa. Perjanjian WTO ini, kata dia, juga dipegang oleh Malaysia, namun dengan asas yang berbeda. "Malaysia pakai asas perlindungan kepentingan bangsa, Indonesia tak pakai asas ini. Sehingga kita masuk ke sana susah, orang sana masuk sini mudah," ucapnya.

    Mahfud mengatakan kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini tentu tak dibuat oleh orang bodoh. Namun, kata dia, dugaan paling masuk akal karena pembuat undang-undang ini telah menjual kebijakan tadi. "Dibilang bodoh juga tidak, tak mungkin orang Indonesia bodoh. Dugaan yang paling rasional ya kolusi," tuturnya.

    Mahfud menuturkan, persoalan terkait kolusi dan korupsi seperti ini sudah lama terjadi dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Hal ini akan menjadi tugas besar bagi generasi milenial untuk menghapus hal tersebut. "Saudara harus menghadapi itu, harus mengubah itu di era Indonesia emas. Kalau tidak, ya, tak akan jadi Indonesia emas. Indonesia perak saja mungkin tidak," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.