Jumat, 16 November 2018

JK: Pemerintah Kaji Urgensi Pembentukan Mahkamah Penerbangan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) melantik 1.994 orang calon Muda Praja menjadi Muda Praja IPDN, di Lapangan Parade  Abdi Praja, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 2 Nopember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) melantik 1.994 orang calon Muda Praja menjadi Muda Praja IPDN, di Lapangan Parade Abdi Praja, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 2 Nopember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemerintah akan mengkaji usulan pembentukan Mahkamah Penerbangan menyusul jatuhnya pesawat Lion Air JT-610. Pemerintah akan melihat urgensinya.

    Baca: JK: Kenaikan Cukai Rokok Ditunda karena Pemilu

    "Kami akan kaji sejauh mana usulan tersebut dan akan dipertimbangkan sesuai dengan urgensinya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

    Usul pembentukan Mahkamah Penerbangan tercetus dari mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) Chappy Hakim. Pengamat penerbangan itu mengatakan Mahkamah Penerbangan akan menjadi institusi yang menindaklanjuti hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ihwal kecelakaan-kecelakaan penerbangan.

    "Kami sudah harus membentuk Mahkamah Penerbangan," kata Chappy dalam diskusi bertajuk Awan Hitam Penerbangan Kita di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 November 2018.

    Baca: Prabowo Sebut RI Tak Perlu Impor Pangan, Apa Kata JK?

    Menurut Chappy selama ini hasil-hasil investigasi KNKT belum ditindaklanjuti. Padahal, kata dia, pembentukan Mahkamah Penerbangan ini sebenarnya sudah ditekankan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Mahkamah sedianya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi profesi.

    JK menuturkan, Indonesia saat ini baru memiliki Mahkamah Pelayaran. "Banyak sekali insiden pelayaran. Tapi agak berbeda (dengan penerbangan). Karena itu usul akan dapat dipertimbangkan urgensinya bagaimana," katanya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Tangis Baiq Nuril, Korban Pelecehan Yang Dipidana

    Kasus UU ITE yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundang tanda tanya sejumlah pihak.