INFO JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan sebagai Provinsi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, di Jakarta, Senin, 5 November 2018
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Wakil Presiden Jakarta.
"Ini bagian dari semangat pemerintah provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat, bahwa saat ini kita hidup di situasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin tentu kita juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat," ujar Emil, sapaan Akrab Ridwan Kamil, usai menerima penghargaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan kategori Provinsi Informatif setelah melewati monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik, juga beberapa tahap penilaian.
Dalam monitor dan evaluasi, Komisi Informasi Pusat menilai beberapa indikator, yaitu Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.
Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Jawa Barat, Gubernur Emil akan melakukan monitoring langsung dengan bertanya pada masyarakat.
"Nanti kita evaluasi pada masyarakat, apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri," ucap Emil.
Selain Jawa Barat, ada tiga provinsi lain yang masuk kategori Informatif, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah komando Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publiknya dari semula meraih kategori "Provinsi Menuju Informatif" menjadi "Provinsi Informatif". Kategori ini merupakan kategori tertinggi dengan range nilai 90-100.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai ketua PPID Utama Provinsi Jawa Barat, Sonny S Adisudarma mengatakan, raihan ini merupakan lonjakan tinggi yang dicapai atas kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pentingnya penerapan keterbukaan informasi saat ini. Oleh karena itulah dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.
JK berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat diterapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Walaupun pada akhirnya tetap saja masih sering ditemukan masalah, baik saat masih proses pengawasan maupun di akhir.
"Sudah tentu ini (pengawasan) memudahkan kita, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit," ujar Wapres. (*)
