Jumat, 16 November 2018

Pemuda Pancasila Bebaskan Pilihan Anggota di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Pemuda Pancasila Yapto Soerjoesoemarno usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 5 November 2018. Tempo/Friski Riana

    Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Pemuda Pancasila Yapto Soerjoesoemarno usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 5 November 2018. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pemuda Pancasila Yapto Soerjoesoemarno mengatakan organisasinya tidak menentukan dukungan untuk calon presiden mana pun di pilpres 2019.

    Baca juga:  Bentrokan Ormas PP dan FBR di Gancit, Polisi : Sudah Didamaikan

    "Kita enggak ada. Kan, bebas. Anggota saya ada di mana-mana. Anggota saya ada yang di Gerindra, ada yang di PPP, ada yang di Golkar dukung beliau (calon presiden Joko Widodo)," kata Yapto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 November 2018.

    Yapto mengatakan, organisasi Pemuda Pancasila membebaskan kadernya untuk mendukung calon presiden manapun. Bahkan, kata dia, kadernya yang menjadi calon anggota legislatif pun berasal dari sejumlah partai politik.

    Menurut dia, jika organisasinya ikut menentukan dukungan pilpres sama saja dengan memecah belah masyarakat. "Saya tidak mau Pemuda Pancasila pecah. Biarkan mereka mempunyai pilihannya masing-masing," kata dia.

    Meski berada di partai politik yang berbeda-beda, Yapto mengingatkan kepada kader Pemuda Pancasila untuk menyadari soal persatuan. Ia meminta agar setiap persoalan atau konflik diselesaikan dengan berpikir.

    Baca juga: Bentrokan Ormas PP dan FBR di Gancit, Polisi : Sudah Didamaikan

    "Kita mempunyai konflik berpikir ya, bukan konflik bertempur. Dalam perbedaan-perbedaan pendapat, dengan cara yang berbeda, yang penting kita menyelesaikan masalah ini atau tidak. Bukan masalah siapa yang salah, kita keroyok," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Tangis Baiq Nuril, Korban Pelecehan Yang Dipidana

    Kasus UU ITE yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundang tanda tanya sejumlah pihak.