JK Sebut Akar Konflik Adalah Ketidakadilan Pelbagai Sektor

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. KTT ASEM Ke-12 mengangkat tema

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. KTT ASEM Ke-12 mengangkat tema "Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges". REUTERS/Yves Herman

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan konflik yang terjadi di Indonesia berakar dari ketidakadilan. “Padahal ancaman disintegrasi bangsa terjadi karena konflik,” kata JK saat memberi kuliah umum dalam perayaan Dies Natalis ke 60 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Yogyakarta, Ahad, 4 November 2018.

    Baca: Singgung Ketatnya Persaingan CPNS, JK Minta Mahasiswa Wirausaha

    JK pun merinci sejumlah konflik besar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka ada 15 peristiwa. Seperti peristiwa Madiun (pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI), pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan Pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

    Kemudian ada Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Gerakan 30 September (G30S). JK pun menyebut sejumlah konflik bangsa ketika terjadi peristiwa rusuh Poso, Ambon, Timor Timur, Papua, dan Aceh.

    “Di antara 15 konflik besar itu, 10 konflik terjadi karena ada pihak yang merasa ketidakadilan, baik ketidakadilan politik, ekonomi, dan sosial,” kata JK. JK mengatakan ada tidaknya keadilan menjadi pengaruh kuat suatu bangsa bisa bersatu atau pecah.

    Misalnya PRRI/Permesta, kata JK, memberontak karena merasa daerahnya kurang maju dibanding pusat. Sedangkan peristiwa rusuh di Ambon dan Poso, menurut JK, karena masalah politik kepimpinan daerah. Adapun konflik di Aceh pernah terjadi karena ekonomi yang timpang.

    “Jadi mayoritas konflik besar di Indonesia karena persoalan ketidakadilan, maka pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.

    Simak: Pandangan Jusuf Kalla Soal Penyaluran Dana Kelurahan

    Tanpa keadilan, kata JK, juga tidak akan bisa menggerakkan bangsa ke arah yang lebih maju. Oleh sebab itu, salah satu upaya mewujudkan keadilan dengan memajukan pembangunan perekonomian yang merata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.