YLKI: Lion Air Paling Banyak Dikeluhkan dalam 7 Tahun Terakhir

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Air Asia dan Lion Air. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

    Pesawat Air Asia dan Lion Air. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan maskapai penerbangan Lion Air paling sering dikeluhkan konsumen dalam tujuh tahun terakhir. "Dalam pengaduan YLKI, paling tinggi Lion Air dalam tujuh tahun terakhir," kata Tulus dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 November 2018.

    Tulus merinci pengaduan-pengaduan itu menyangkut keterlambatan penerbangan alias delay, sulitnya pengembalian uang tiket atau refund, serta seringnya terjadi perusakan dan pencurian bagasi . Namun, Tulus tak merinci berapa jumlah pengaduan untuk masing-masing kasus.

    Baca: Menhub Copot Pejabat Lion Air, Pengamat: Menyalahi Kewenangan

    Menurut Tulus keterlambatan penerbangan diterjemahkan sebagai awal terjadinya kecelakaan. Kendati delay merupakan hal yang kerap terjadi, Tulus mengatakan penumpang tetap harus kritis. "Harus kritis, ada apa dia delay. Ini yang saya baca dari standar keselamatan di Jepang," ujarnya.

    Tulus mencontohkan, YLKI pernah menerima pengaduan sekitar tiga tahun lalu ihwal adanya kursi penumpang yang tak dilengkapi seatbelt atau sabuk pengaman. Namun, pesawat itu tetap terbang meski penumpang sudah melapor ke awak pesawat. "Artinya budaya safety Lion Air dari situ sudah kelihatan sangat tidak baik," ujarnya.

    Tulus menuturkan kecelakaan  Lion Air PK-LQP JT 610 pada Senin, 29 Oktober  merupakan klimaks dari persoalan yang dihadapi maskapai itu. Pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang itu mengalami kerusakan kendali dan jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat.

    Simak: Tragedi Lion Air, Menhub: Tak Ada Istilah 'Anak Emas'


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.