TEMPO.CO, Bogor - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah bukan tidak mau menemui para pegawai honorer yang unjuk rasa di depan Istana Jakarta. "Bukan enggak mau nerima. Sama-sama padat semua kemarin ya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 November 2018.
Moeldoko mengatakan sebetulnya pemerintah sudah memberikan solusi melalui tiga skema untuk bisa bekerja dalam pemerintahan, yaitu tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan pendekatan kesejahteraan yang ditentukan pemerintah daerah masing-masing. "Saya pikir skema itu sudah bijaksana," ujarnya.
Baca: Presiden Jokowi Larang Pemda Terima Pegawai ...
Menurut Moeldoko, solusi pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu untuk birokrasi yang lebih baik lagi. Sebab, kata dia, jika birokrat diisi oleh pegawai yang tidak terstandarisasi, masyarakat yang akan marah.
"Kalau semuanya permisif, kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi? Kalau tidak optimum (kerjanya), masyarakat yang marah."
Baca: 735.825 Tenaga Honorer, Gagal di CPNS 2018 ...
Massa yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. Mereka berdemonstrasi menolak konsep pengangkatan melalui skema P3K. Para pegawai honorer juga mendesak agar mereka diangkat menjadi PNS.
