Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang jadi Korban Lion Air

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 melihat barang-barang penumpang yang berhasil ditemukan tim Basarnas dii Tanjung Priok, Jakarta, 31 Oktober 2018. REUTERS/Beawiharta

    Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 melihat barang-barang penumpang yang berhasil ditemukan tim Basarnas dii Tanjung Priok, Jakarta, 31 Oktober 2018. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memastikan satu pegawainya ikut menjadi korban pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat. Korban tersebut adalah Faiz Saleh Hararah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang.

    Baca: Arus Deras Bawah Laut Jadi Kendala Pencarian Korban Lion Air

    Meski bekerja di Pangkalpinang, Faiz bersama keluarganya tinggal di Jakarta. Pada Senin pagi, 29 Oktober 2018, dia menumpang pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkalpinang rutinitas kerja.

    “Kami mengucapkan bela sungkawa atas kejadian ini, serta akan terus update terkait perkembangan yang ada," kata Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, di Rumah Sakit Polri R Said Sukanto, Rabu, 31 Oktober 2018.

    Baca: Sinyal Black Box Lion Air Tertangkap, Ini Lokasinya

    Kepastian Faiz menjadi korban menambah beragam latar belakang korban Lion Air. Selain pilot dan awaknya, sejumlah penumpang diketahui bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan (20 orang), auditor Badan Pemeriksa Keuangan (10 orang), jaksa (3 orang), dan empat orang hakim.

    Ada pula staf di kejaksaan, seorang konsultan lingkungan, dan juga karyawan PT Pertamina. Seluruhnya ada 181 penumpang yang ikut dalam penerbangan nahas tersebut. Di antara mereka adalah satu anak dan dua bayi.

    AQIB SOFWANDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.