TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto mengatakan akan membuat kebijakan untuk menarik militer ke luar Jawa. Kebijakan itu untuk menyesuaikan potensi ancaman negara, pembangunan, dan daerah ekonomi baru. "Basis militer yang menumpuk di Jawa dipindahkan ke pinggiran luar Jawa," katanya saat kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Rabu, 31 Oktober 2018.
Baca juga: Wiranto: Indeks Kerukunan Beragama Turun pada 2017
Wiranto menilai kebijakan pembangunan oleh pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla di daerah pinggiran membuka klaster baru untuk pemerataan ekonomi. Subsidi pemerintah dialirkan untuk meratakan harga bahan pokok di Indonesia. "Agar wilayah jauh punya kebanggaan sebagai Indonesia."
Cara membangun wilayah di luar Jawa itu juga seperti memperlakukan barang yang riskan dan sensitif. "Diciptakan kuat perisainya seperti buah durian agar pertahanan luar lebih kuat," katanya.
Sementara itu, konsep pertahanan militer sekarang terhitung masih terbalik. Sebabnya karena mewarisi basis militer kolonial di jalur kereta api. Akibatnya ada celah semisal narkoba untuk masuk.
Seperti di sebuah provinsi di Kalimantan, narkoba merajalela. "Jalur tikusnya 1.400 se- provinsi, pembangunan (pertahanan) dari pinggiran harus dilaksanakan," ujarnya.
Terkait dengan ancaman kepada Indonesia, kata Wiranto, pola pikir (mindset) militer sekarang sudah berubah. Dulu ketika awal masuk militer pada 1965 misalnya, arti ancaman pasti aksi militer negara tirai bambu (Cina) dan tirai besi (Uni Sovyet). "Ancaman militer sekarang sudah absurd, mungkin sudah tidak ada aneksasi atau menjajah negara lain," kata Wiranto.
Baca juga: Wiranto Minta Tak Ada Pihak Manfaatkan Kasus Pembakaran Bendera
Penyebabnya karena serangan konvensional seperti itu berbiaya mahal, dan bakal dikutuk negara lain. Ancaman modern menurut Wiranto lebih gila lagi karena masuk beragam ke spektrum yang tidak kelihatan, murah, tapi fatal. "Contoh narkoba, 30 remaja tewas setiap hari karena narkoba, sebulan 900 orang," ujarnya.
Selain bakal mewajibkan pelatihan bela negara, pemerintah berencana membangun 11 pos lintas negara tahun depan. Peran militer diperlukan untuk mengisi pos lintas itu. Lokasi sebarannya di daerah pulau terluar, perbatasan Kalimantan, dan Papua.
