Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat Jangan Musuhi Eks Anggota HTI

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tak memusuhi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia tak ingin kejadian seperti saat pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 terjadi.

    Baca: Uus Sukmana Pembawa Bendera HTI Diancam Bui 3 Minggu Denda Rp 900

    "Kalau satu organisasi sudah kita bubarkan, ya sudah. Selanjutnya, mantan anggotanya jadi obyek pendidikan dan jangan dimusuhi," kata Jimly di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

    Menurut Jimly, bekas anggota HTI merupakan manusia biasa. Mereka bisa berbuat kesalahan dan berhak memiliki pendapat yang berbeda sehingga tak ada alasan untuk memusuhi mereka. Yang penting, menurut dia, mereka tak lagi memperjuangkan pandangan khilafah yang sudah dilarang pemerintah.

    Jimly ingin masyarakat Indonesia belajar dari peristiwa sejarah pemberantasan PKI pada 1965. Setelah PKI dibubarkan, seluruh anggota partai hingga keluarga dan kerabat mereka dicari dan dimusnahkan. Mereka dibenci lantaran dituding merencanakan kudeta.

    Baca: Bendera Dibakar Banser NU, Eks Jubir HTI: Kami Tanpa Bendera

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengimbau kepada masyarakat untuk tak bertindak seperti itu lagi. "Manusia abad 21 sudah terlalu tinggi untuk tidak lagi memperlakukan cara-cara kampungan seperti begitu," ujarnya.

    Jimly mengatakan, bekas anggota HTI harus diperlakukan dengan baik dan kita menerima mereka sebagai kawan. "Kita sebagai bangsa harus merasa diri kita one family under God. Under one God," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.