Politikus Golkar Akbar Tanjung Hadiri Sidang PK Irman Gusman

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung bersama mantan Ketua DPD RI Irman Gusman sebelum persidangan PK Irman Gusman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 31 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung bersama mantan Ketua DPD RI Irman Gusman sebelum persidangan PK Irman Gusman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 31 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menghadiri persidangan Peninjauan Kembali mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman.

    Baca: Terhukum Perkara Suap Impor Gula Irman Gusman Ajukan PK

    "Saya hadir untuk memberikan dukungan kepada Irman," kata Akbar Tanjung saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 31 Oktober 2018.

    Akbar Tanjung berharap hakim meringankan hukuman Irman. Menurut Akbar, dari keterangan sejumlah pengacara yang dia kenal, hakim tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menyatakan mantan ketua DPD itu bersalah.

    Akbar mengatakan dirinya bukan kali saja memberikan dukungan kepada Irman. Sebelumnya, ia juga sempat mengunjungi Irman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. "Tidak kali ini saja, saat di Lapas Sukamiskin, saya juga pernah menjenguknya," ujarnya.

    Baca: Permohonan PK Kasus Impor Gula, Irman Gusman Ajukan Tiga Bukti

    Sebelum menjalani sidang, Irman mengatakan kehadiran Akabar Tanjung adalah bentuk dukungan terhadapnya. "Beliau hadir untuk memberikan dukungan," ujarnya.

    Irman hari ini kembali menjalani sidang lanjutan PK dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi ahli yang dari pihaknya. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva; ahli hukum pidana, Andi Hamzah; dan ahli hukum tata negara, Chairul Huda.

    Sebelumnya, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Irman Gusman dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Februari 2017. Selain itu, Irman juga mendapat hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta kepada hakim menjatuhkan hukuman kepada Irman 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

    Baca: KPK Apresiasi Pencabutan Hak Politik Irman Gusman

    Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Irman bersalah karena menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Irman dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi, karena mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat dengan menelepon Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.