INFO NASIONAL-- Puluhan akademikus dan pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek hadir dalam acara focus group discussion (FGD). Kegiatan bertema “Proyeksi Kedudukan dan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” itu digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Universitas Pancasila di Depok, Jawa Barat, 30 Oktober 2018.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan tugas MPR, khususnya bidang pengkajian terkait dengan sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya. "Tema kita hari ini sangat menarik terkait dengan penataan lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," ujarnya saat membuka acara.
FGD kali ini menghadirkan narasumber yang memiliki kualifikasi keilmuan di bidang ketatanegaraan serta diikuti peserta dengan latar belakang akademik mumpuni di bidangnya. Dari sinilah, Ma'ruf berharap pikiran-pikiran yang berkembang secara akademik, konseptual, serta komprehensif bisa menjadi masukan bagi MPR dalam mengambil kebijakan di bidang ketatanegaraan.
Masukan dari pakar kepada MPR sangat diperlukan, apalagi MPR saat ini sudah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) I yang membidangi pembahasan tentang haluan negara, PAH II yang membidangi pembahasan ketetapan MPR, juga rekomendasi kajian-kajian yang dilakukan MPR. "Sehingga tema kali ini sangat relevan dengan proses dan dinamika ketatanegaraan yang sedang aktual di MPR," tuturnya.
Alumni Universitas Jenderal Sudirman itu mengakui FGD kali ini berlangsung sangat dinamis. Usulan dan wacana pemikiran yang berkembang sangat kaya serta cemerlang. Pikiran yang cemerlang itu dicontohkan antara lain, desain MPR ke depan bisa menjadi lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan menetapkan haluan negara serta hal-hal yang sifatnya simbolik. Pemikiran ini akan melengkapi tugas MPR yang sudah ada saat ini sehingga dapat meningkatkan muruah dan wibawa MPR.
Pikiran-pikiran seperti itu diakui Ma'ruf sangat cemerlang sehingga kelak saat dibahas dalam tataran politis pertimbangan itu akan semakin kaya. "Meski demikian, diperlukan kearifan dalam mengambil pertimbangan, karena ini terkait dengan perubahan UUD. Ini penting supaya apa pun kebijakan yang diambil, apalagi terkait masalah tatanan negara, sudah melalui pertimbangan yang komprehensif dan betul-betul matang,” katanya.
Ditegaskan pula dalam melakukan perubahan sistem tata negara tidak boleh lepas dari dasar negara Pancasila, sehingga perubahan yang didesain menyangkut lembaga negara tidak keluar dari identitas yang ada dalam Pancasila. Misalnya, sila ke-4 Pancasila, bagaimana perwujudannya dalam sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita, bagaimana perwujudannya dalam menjamin hak-hak konstitusi warga negara. "Jadi ini suatu kajian yang perlu terus dilakukan secara komprehensif," ujarnya.
Ma'ruf menyebutkan, sebelum dilakukan penataan kelembagaan MPR, Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian melakukan telaah secara kritis, konseptual, juga komprehensif. “Sambil menerima aspirasi masyarakat dan memformulasi aspirasi itu menjadi kebijakan yang relevan dengan keinginan masyarakat,” tuturnya. (*)
