Ridwan Kamil Mencatat 12 Modus KKN

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Selasa, 30 Oktober 2018.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Selasa, 30 Oktober 2018.

    INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen terus memerangi dan mencegah bahaya laten korupsi. Dia mencatat ada 12 modus dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

    Emil, sapaan akrab Ridwan, menjelaskan, ke-12 modus tersebut, di antaranya siasat suap-menyuap perizinan, bantuan fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa proyek, kutipan paksa kepada warga, fee proyek, down-spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.

    Menurut dia, pihaknya akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli serta lembaga Inspektorat Provinsi Jawa Barat. "Minimal dengan instrumen Saber Pungli, akan memperkuat instrumen inspektorat," ujarnya setelah menghadiri road show bus antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa, 30 Oktober 2018.

    Ridwan menambahkan, dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diidentifikasi. "Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah," katanya.

    Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang hadir dalam road show tersebut, menyatakan tidak banyak kepala daerah yang berani menunjukkan 12 modus tersebut.  Menurut dia, modus-modus ini menjadi pengingat tentang adanya bahaya korupsi.

    "Keinginan Pak Gubernur tadi dijelaskan sangat detail. Ada beberapa tempat yang Pak Gubernur sadari betul, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa," kata Saut. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.