JK Jelaskan Tujuan Pembebasan Tarif Jembatan Suramadu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA

    Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pembebasan tarif untuk Jembatan Suramadu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Madura. Kebijakan ini merupakan insentif pemerintah.

    Baca: Presiden Jokowi Resmi Gratiskan Jembatan Suramadu

    "Madura kan dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan. Dia harus dikasih insentif supaya dia maju," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

    JK mengatakan Jembatan Suramadu dulu dibangun untuk menghubungkan Madura dengan Surabaya. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Pemerintah bahkan pernah mencanangkan pembangunan industrial estate setelah konektivitas dibangun, namun hingga hari ini tak terwujud. Dia berharap pembebasan tarif bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi.

    Pembebasan tarif jembatan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 27 Oktober 2018. Selain untuk mendorong perekonomian Madura, Jokowi berdalih keputusan ini merupakan jawaban permintaan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Mereka meminta jembatan bebas tarif.

    Baca: SBY: Pemerintah Harus Jelaskan Retribusi Jembatan Suramadu Gratis

    Menurut Jokowi, pemasukan dari tarif yang dibebankan di Suramadu juga tak signifikan sehingga pemerintah memilih membebaskan tarif. Angka ketimpangan di Kabupaten Madura juga masih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

    Pemerintah membangun Jembatan Suramadu pada 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soeknoputri namun diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Saat beroperasi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 15.000 untuk mobil golongan I, Rp 22.500 untuk kendaraan golongan II, dan Rp 30.000 untuk golongan III. Sementara itu kendaraan golongan IV dikenakan biaya Rp 37.500, dan kendaraan golongan V Rp 45.000.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.