Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MPR: Masyarakat Harus Berpartisipasi dalam Kontestasi Politik

image-gnews
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan sambutan pada acara “Temu Tokoh, Ulama dan Cendekiawan dengan Ketua MPR” di Hotel Mercure Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 29 Oktober 2018.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan sambutan pada acara “Temu Tokoh, Ulama dan Cendekiawan dengan Ketua MPR” di Hotel Mercure Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 29 Oktober 2018.
Iklan

INFO NASIONAL - Di hadapan ulama dan tokoh masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  Zulkifli Hasan mengingatkan masalah pilpres pada 17 April 2019 bukan semata  persoalan Joko Widodo dan Prabowo saja, melainkan juga persoalan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus terlibat dalam pilpres tanpa terkecuali.

"Kita sudah sepakat memilih demokrasi adalah cara kita menentukan pemimpin. Karena itu, seluruh masyarakat harus ikut andil dalam menentukan pemimpinnya. Tidak boleh ada satu orang pun yang melewatkan kesempatan itu. Karena, pilihan kita menentukan wajah Indonesia ke depan,”  katanya ketika memberikan sambutan dalam acara Temu Tokoh, Ulama, dan Cendekiawan dengan Ketua MPR. Acara berlangsung di Hotel Mercure, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 29 Oktober 2018.

Untuk memilih pemimpin yang baik, kata Zulkifli, kuncinya adalah rakyat harus paham. Karena sesungguhnya, dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa. Karena itu, rakyat harus paham bahwa dirinya yang sesungguhnya berkuasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dalam kehidupan kita, semua terkait dengan keputusan politik. Di Turki, dulu tidak boleh melaksanakan salat Jumat, sehingga banyak masjid yang tutup. Itu karena keputusan politik. Demikian juga kaum perempuan Turki sempat kesulitan mengenakan hijab, itu juga terkait dengan keputusan politik. Intinya, tidak ada yang tidak bisa lepas dari keputusan politik. Memilih presiden, gubernur, bupati, dan walikota adalah keputusan politik. Karena itu, tentukan pilihan pemimpinmu dengan bijaksana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga mengingatkan pemilihan presiden itu sesungguhnya adalah pilihan di antara sesama teman. “Karena itu, tidak perlu ada pertikaian, perselisihan, dan keributan. Namun lakukanlah pemilihan dengan cara-cara pertemanan, perdamaian, dan perkawanan, yaitu pemilihan yang friendly,” katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.