Tanya Hakim Ke Zumi Zola: Kenapa Jadi Gubernur, Kejar Fee Proyek?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat sidang lanjutannya diskors di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. ANTARA

    Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat sidang lanjutannya diskors di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Hakim dalam sidang dengan terdakwa Zumi Zola, Yanto, menanyakan alasan Gubernur Jambi nonaktif itu meninggalkan dunia akrtris. "Terdakwa artiskan? kenapa mau sampai jadi gubernur," kata Yanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Senin 29 Oktober 2018.

    Baca: Zumi Zola Jawab Soal Asal Duit untuk Umrah dan Beli Action Figure

    Padahal, kata Yanto, gaji gubernur jauh lebih kecil dari pendapatan seoarang aktris. Yanto pun mempertanyakan apa yang dicari oleh Zumi hingga mau menjadi gubernur. "Gaji kecil, lalu apa yang dikejar, fee proyek?" kata Yanto.

    Zumi yang hari ini diperiksa sebagai saksi menjawab pertanyaan tersebut. Dia bercerita soal permintaan ayahnya Zulkfili Nurdin, untuk meneruskan pengabdian ayahnya yang pernah menjadi gubernur Jambi dua periode pada 1999-2005 dan 2005-2010.

    Saat itu, kata Zumi, dia tidak yakin akan kapasitasnya untuk maju sebagai calon Gubernur Jambi. Ditambah, lawan dia saat itu merupakan inkumben. Namun, kata Zumi, ayahnya meyakinkan jika ada peluang dan potensi bagi Zumi untuk bisa menang. "Awalnya saya setengah hati yang mulia, sampai ayah saya memberikan masukan dan pertimbangan dan peluang untuk menang," kata dia.

    KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp40,44 miliar dan US$177.300 dari para rekanan sehubungan dengan sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi. KPK menyatakan Zumi menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, Apif dan Asrul Pandapotan Sihotang selaku mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi saat maju dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

    Simak: Soal Uang Ketuk Palu, Zumi Zola Akui Salah Turuti DPRD

    KPK juga mendakwa Zumi Zola melakukan atau ikut serta memberikan janji kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi, uang antara Rp200-250 juta per orang. Menurut jaksa, uang itu diduga untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.