Ridwan Kamil: Saya Gak Mau Lagi Komentar Urusan Meikarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberi keterangan pada wartawan seusia menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan,Ketua MUI Jabar Rachmat syafei dan para tokoh agama, membahas pembakaran bendera HTI, di Mapolda Jabar,  Bandung, Selasa , 23Oktober 2018.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberi keterangan pada wartawan seusia menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan,Ketua MUI Jabar Rachmat syafei dan para tokoh agama, membahas pembakaran bendera HTI, di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa , 23Oktober 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya enggan berkomentar lagi soal kasus suap terkait perizinan Meikarta yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya akan berkomentar setelah urusan selesai di KPK,” kata dia di Bandung, Senin, 29 Oktober 2018.

    Baca juga: Ridwan Kamil Mau Panggil Pengembang Meikarta, KPK Imbau Hal Ini

    Ridwan Kamil menegaskan dirinya enggan menanggapi lagi kasus Meikarta. “Saya gak akan komentar lagi urusan Meikarta. Mohon media jangan bertanya,” kata dia.

    Dia khawatir komentarnya akan dipersepsikan berbeda. “Setiap statemen dari saya, akan ditafsir menjadi sesuatu yang berbeda,” kata Ridwan Kamil. “Niat apa, ditafsir apa.”

    Sebelumnya, Ridwan Kamil berencana memanggil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengembang Meikarta untuk meminta kejelasan tentang perkara perizinan. Ia mengatakan ingin mengetahui duduk perkara proyek tersebut.

    Namun, KPK mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak melakukan upaya untuk menghambat penanganan kasus suap Meikarta.

    Baca juga:  Dugaan Suap Meikarta, Ini Saran Ridwan Kamil ke KPK

    "Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 26 Oktober 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.