TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menjelaskan alasan yang tepat kepada rakyat soal penggratisan retribusi Jembatan Suramadu. “Pemerintah harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” kata SBY di Yogyakarta, Ahad, 28 Oktober 2018.
Menurut SBY jembatan penghubung Pulau Jawa dan Madura ini awalnya dibangun di era Presiden Megawati. Dalam prosesnya, pembangunan jembatan sempat terhenti. Setelah SBY menggantikan Megawati, pembangunan jembatan dilanjutkan dan diresmikan pada 2009. Jokowi akhirnya menggratiskan retribusi jembatan sepanjang 5.342 meter ini.
Baca: Jokowi Sebut Penggratisan Jembatan Suramadu Bukan Politis
SBY berujar kebijakan Jokowi menggratiskan tarif Suramadu tidak bisa buru-buru dikatakan salah. Meskipun di masyarakat timbul pro dan kontra, presiden memiliki kewenangan dan kebijakan mengubah. Termasuk Suramadu yang awalnya ada retribusi menjadi gratis. “Silakan gratiskan, tetapi apa pertimbangannya. Apakah karena ekonomi, sosial atau yang lain,” kata SBY.
Menurut SBY di era seperti ini, rakyat boleh tahu alasan yang mendasari pemerintah dalam membuat kebijakan yaitu menggratiskan retribusi Suramadu. Sebab, banyak wacana untuk menggratiskan jalan tol Jagorawi, ataupun jalan tol Cikampek yang sudah lebih dulu agar rakyat tidak juga terbebani. “Rakyat ingin tahu kenapa digratiskan,” kata SBY.
Simak: Jembatan Suramadu Gratis, Jokowi: Negara Tak Hitung Untung Rugi
SBY tidak mau masuk dalam klaim mengklaim sebuah proyek karya pembangunan. Apalagi kemudian dibenturkan dengan kepentingan politik dengan Presiden Megawati ataupun Presiden Jokowi.
“Lebih baik saling menghormati. Kalau pembangunan yang belum selesai, bisa dilanjutkan presiden setelahnya. Sebetulnya (saya) tidak ingin masuk dalam klaim mengklaim karya pembangunan. Saya tidak suka dibentur-benturkan dengan Presiden Jokowi dan Megawati,” tuturnya.
MUH. SYAIFULLAH
