Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahyudin Ungkap Penyebab Banyaknya Pejabat yang Korupsi

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kantor Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 27 Oktober 2018
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kantor Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 27 Oktober 2018
Iklan

INFO NASIONAL - Sosialisasi yang diikuti ratusan peserta di Kantor Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 27 Oktober 2018, berlangsung sangat meriah. Selepas pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin, puluhan peserta mengajukan diri untuk menyampaikan pertanyaan dan saran. Dari peserta yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan dan saran, mereka mewakili pelajar, LSM, guru, dan tokoh masyarakat.

Pertanyaan dan saran yang mereka ajukan mayoritas menginginkan sosialisasi dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat terutama pejabat. Dikatakan, pejabat perlu mendapat sosialisasi. Sebab menurut mereka, saat ini banyak pejabat yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK.

Mahyudin senang peserta antusias dalam kegiatan itu. Menjawab pertanyaan dan saran dari mereka, pria asal Kalimantan Timur itu mengatakan, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, bahkan kepada berbagai kalangan dari guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, aktivisi perempuan, TNI, Polri, dan profesi lainnya.

Sosialisasi itu disampaikan dengan beragam metode, mulai dari diskusi, seminar, lomba cerdas cermat, outbond, TOT, FGD, pagelaran seni-budaya, bahkan melibatkan ustad Abdul Somad. "Saya sudah melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia," ujarnya.

Diakui, pemasyarakatan Empat Pilar tak cukup bila hanya dilakukan oleh MPR saja. Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah ikut melakukan hal yang sama.

Diakui, sebenarnya masyarakat sudah pancasilais. Namun hal demikian perlu ditingkatkan dan diimplementasikan dalam keseharian, apalagi menghadapi berbagai tantangan kebangsaan seperti hoax dan dampak buruk globalisasi.

Terkait banyaknya pejabat, kepala daerah dan wakil rakyat yang melakukan korupsi, Mahyudin mengaku prihatin. "Paling penting saya tidak melakukan itu," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Banyaknya pejabat yang korupsi, menurut Mahyudin, itu akibat dari keterbukaan demokrasi. Sekarang pemilihan kepala daerah bahkan presiden dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung merupakan perubahan dari sistem pemilu masa lalu, di mana kepala daerah sebelumnya dipilih oleh DPRD dan presiden oleh MPR. "Dalam era reformasi, masyarakat tak percaya pada wakil rakyat," ucapnya.

Rupanya tak disadari bahwa pemilu langsung ini berbiaya tinggi. Dicontohkan, bila seseorang hendak maju menjadi gubernur maka ia harus membiayai saksi. Bila ada 10.000 TPS dan setiap saksi diberi honor Rp 200.000, maka calon gubernur tadi harus mengeluarkan biaya Rp 2 miliar. "Itu belum termasuk baliho, spanduk, dan alat kampanye lainnya," tuturnya.

Nah, bila gubernur hanya mendapat gaji Rp 3 juta, tentu modal yang dikeluarkan tidak akan kembali. "Sehingga gubernur itu hanya berpikir bagaimana modalnya kembali. Dari sinilah mereka melakukan korupsi," kata Mahyudin.

Hal demikian juga terjadi saat pemilu legislatif. Sistem proporsional terbuka juga membuat kompetisi yang terjadi tak sehat. Partai politik tak bisa menyeleksi calonnya karena semua diserahkan kepada masyarakat. "Sayangnya, rakyat memilih calon yang popular atau yang punya modal banyak. Dari sini melahirkan politisi karbitan," ujarnya.

Dituturkan, bila memilih orang yang membayar maka masyarakat mencoblos orang yang tak berintegritas. "Mereka melakukan suap maka nanti mereka juga akan menerima suap," tuturnya.

Untuk itu, Mahyudin menyerap aspirasi masyarakat bagaimana menciptakan sistem pemilu yang ideal. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.