TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah keputusan membebaskan tarif untuk Jembatan Tol Suramadu bermuatan politis. Rencana ini, kata Jokowi, sudah berlangsung sejak 2015.
Baca: Jokowi Perintahkan Tim Suksesnya Kampanye Door to Door
"Ya kalau kami mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan," kata Jokowi dalam pidatonya saat meresmikan pembebasan tarif di Jembatan Tol Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Jokowi meminta agar setiap yang dilakukan pemerintah tak dikaitkan dengan motif politik. "Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," ucapnya.
Ia bercerita keputusan pemerintah ini bermula dari masukan para tokoh masyarakat, ulama, dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Pada 2015 pemerintah sudah menggratiskan tarif untuk sepeda motor.
Setahun berselang, pemerintah memotong tarif sebesar 50 persen. Namun, kata Jokowi, hal itu tak kunjung mampu meningkatkan perekonomian di Madura.
Baca: Jokowi Sebut Ada Investasi di Madura Batal Sebab Biaya Ini Mahal
Setelah itu, kata Jokowi, masyarakat kembali meminta agar Jembatan Suramadu dijadikan nontol dan bebas tarif. Usai melakukan perhitungan dan kajian akhirnya pemerintah setuju.
"Kami ingin agar sektor turisme, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya," ujarnya.
Menurut Jokowi, angka ketimpangan di Madura lebih tinggi ketimbang daerah-daerah lain di Jawa Timur. Jika di daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, ketimpangan berkisar 4 sampai 6 persen di Madura justru mencapai angka 16 hingga 23 persen.
"Oleh sebab itu, dari usulan dan desakan tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, kiai, IKAMA (Ikatan Keluarga Madura), para bupati, maka pada hari ini saya putuskan jembatan tol Suramadu akan jadi jembatan nontol biasa," kata Jokowi.
